1. Holding Perusahaan BUMN diminta buka data ke DJP
Kementerian BUMN mendorong perusahaan pelat merah untuk ikut melakukan integrasi data perpajakan.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan perusahaan BUMN dan yang menerima bantuan atau subsidi dari Kementerian Keuangan harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak demi transparansi dan keterbukaan.
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Sri Mulyani Tarik Dua Ekonom Jebolan UI sebagai Tenaga Ahli
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjuk dua alumnus Universitas Indonesia (UI) sebagai tenaga ahli.
Dua tenaga ahli ini yakni Mantan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara dan ekonom senior UI Kiki Verico.
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Isu Lingkungan Hambat Bisnis Properti di Bali
Okupansi hotel di Bali sepanjang 2019 cenderung tertekan karena menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah persoalan mengenai lingkungan yang mempengaruhi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung.
Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan bahwa sepanjang 2019 Bali menghadapi kendala yang membuat pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah masalah lingkungan.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Menperin Minta Pengusaha Aktif Lakukan Riset dan Inovasi
Kementerian Perindustrian terus mendorong keterlibatan pelaku industri dalam melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan (litbang) guna menciptakan inovasi teknologi dan produk. Upaya strategis ini diyakini mampu mendongkrak daya saing Indonesia di kancah dunia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang super tax deduction. Pemberian fasilitas insentif fiskal ini diharapkan dapat mendorong para investor untuk mengembangkan pusat R&D-nya di Indonesia.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. SKK Migas Terbuka untuk Penyesuaian Kontrak
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas akan terbuka kepada pemilik kontrak untuk melakukan penyesuaian menyusul rencana pemerintah yang akan lebih fleksibel dalam investasi di sektor migas.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan atas dasar kontrak yang sudah memiliki production sharing contract (PSC).
Baca berita lengkapnya di sini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
