Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik pengalihan wewenang insentif fiskal dan perizinan dari Kementerian Keuangan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Bagus dong. Lebih cepat pengurusan [perizinan]," katanya di Kantor Menko Maritim dan Investasi, Kamis (30/1/2020).
Menurutnya, pengalihan tersebut memang bertujuan untuk mempermudah seluruh elemen perizinan yang harus dipenuhi investor.
Nantinya, kata dia, BKPM akan memasukkan perizinan dan insentif fiskal menjadi satu paket dengan proposal investasi. Dengan demikian, investor tak perlu repot mengurus dan meminta persetujuan dari beberapa lembaga.
"Sebelumnya orang repot mau urus harus pindah-pindah. Sekarang semua satu pintu. BKPM kan di bawah saya," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya dan BKPM sudah menyetujui pendelegasian wewenang terkait insentif fiskal dan perizinan investasi untuk area tertentu.
Baca Juga
"Ya, [kewenangan insentif fiskal dan investasi] dialihkan untuk 18 area [industri] yang sudah ditetapkan. Kami juga sudah membahas untuk aspek-aspek yang tidak terdefinisikan secara jelas di 18 area tersebut," katanya.
Menurutnya, pengalihan wewenang tersebut hanya bersifat perubahan prosedur. Jika aturan sudah ditetapkan, lanjutnya, BKPM akan memberikan persetujuan terkait perizinan dan insentif.
Setelah itu, Kementerian Keuangan akan melaksanakan dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian sesuai persetujuan. Sri Mulyani menilai pengalihan wewenang tersebut akan akan memberikan kepastian dan mempercepat penerbitan perizinan di lapangan.
"Kami berharap dengan kepastian proses akan muncul confidence investasi. Intinya, kami mendukung yang dilakukan BKPM untuk merealisasikan investasi secara cepat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
