Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kinerja 100 Hari Jokowi: Kontraktor Swasta Kecil Minta Lebih Diperhatikan

Pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan keterlibatan para kontraktor swasta lokal di proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan keterlibatan para kontraktor swasta lokal di proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Wakil Sekretaris Jenderal 1 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Dandung Sri Harninto menilai 100 hari kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum terlalu berdampak positif terhadap kemajuan para anggota Gapensi.

"Kita belum merasakan sesuatu yang signifikan terhadap teman-teman Gapensi," ujarnya kepada Bisnis, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dengan jumlah anggota yang hampir mencapai 40.000 perusahaan konstruksi dan 98% di antaranya adalah perusahaan berskala menengah dan kecil, Dandung mengakui Gapensi masih kesulitan untuk berkembang dalam lima tahun terakhir atau pada periode pertama pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah pada saat itu tidak banyak melibatkan kontraktor swasta nasional berskala kecil dan menengah.

Dandung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini mengakui minimnya keterlibatan para anggota Gapensi juga dikarenakan kesiapan dari sisi industri, peralatan, material, hingga sumber daya manusia (SDM) yang belum siap dan tidak mampu mengikuti laju pembangunan yang begitu cepat. 

"Saya berharap ke depannya peningkatan kapasitas mutu SDM dilakukan. Kemudian keberpihakan terhadap industri nasional juga ditingkatkan. Artinya, pemerintah yang membuka pintu selebar-lebarnya pada investasi asing harus tetap pilih-pilih supaya tidak malah mematikan industri lokal yang ada," katanya. 

Selain itu, dia juga berharap pembagian proyek-proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan orientasi atau tujuan harus lebih adil.

"Proyek untuk berskala nasional [yang bukan ditujukan untuk mendapatkan profit] diserahkan ke BUMN [Badan Usaha Milik Negara] yang murni [berorientasi profit] diberikan ke swasta. Jangan diadu BUMN dengan swasta karena swasta pasti kalah," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper