Bisnis.com JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta turun tangan melakukan audit kinerja Lembaga Penyiaran Publik TVRI guna memperbaiki hubungan antara Dewan Pengawas TVRI dan lembaga TVRI.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha yang juga anggota Komisi I DPR mengungkapkan konflik antara Dewan Pengawas (Dewas) dan direksi TVRI sudah sering terjadi. Bahkan, ada sekitar 150 surat yang dikirim bolak-balik antara kedua belah pihak.
“Setiap periode selalu ada konflik di antara Dewas dan direksi. Oleh karena itu, kita perlu bantuan BPK untuk melakukan audit tujuan tertentu. Kami memilih secara bulat hanya melakukan audit kinerja,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (30/1)
Dengan demikian, dapat diketahui cara penyelesaian konflik yang baik bagi TVRI. Selain itu, hasil audit kinerja juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki sistem hubungan antara Dewan Pengawas dan direksi TVRI.
Adapun terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Helmy Yahya, Syaifullah menghormati. “Bagi kami itu langkah yang baik. Namun, kami tidak ingin gara-gara kisruh ini membuat TVRI jadi vakum,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko memaparkan alasan Helmy Yahya diberhentikan dari posisi Direktur Utama TVRI.
Baca Juga
Salah satu alasannya adalah terkait dengan kontrak tayangan sepak bola Liga Inggris oleh perusahaan televisi pelat merah itu.
Dalam catatan Dewas, terdapat anggaran terutang senilai Rp37,8 miliar pada 2019 ke tahun 2020. Artinya ini terjadi di bawah kepemimpinan Helmy.
Anggaran tersebut terdiri dari pembelian hak siar Liga Inggris senilai Rp27 miliar dan Badminton World Federation (BWF) senilai Rp5,8 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
