Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah jajarannya untuk membahas pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo.
Rapat tersebut digelar di Hotel Plataran Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (20/1/ 2020).
Pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo yang bersegmen superpremium akan dimulai awal 2020. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan beberapa hal, pertama berkaitan dengan penataan kawasan.
"Kita memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan," ujar Presiden, dikutip dari keterangan resminya.
Menurut Presiden, ada lima zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Kelimanya adalah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung.
"Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo," ujarnya.
Kedua, berkaitan dengan infrastruktur, Presiden ingin agar awal tahun ini landasan pacu dan terminal bandara segera dimulai. Ia pun berharap lalu lintas di bandara tersebut bisa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan.
"Karena memang pengelolanya saya lihat memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo," imbuhnya.
Ketiga, berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), Presiden menghendaki agar masyarakat lokal turut dilibatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, Presiden meminta agar SDM lokal segera ditingkatkan keahlian dan kompetensinya, serta disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata yang ingin dikerjakan.
Tak hanya itu, Presiden juga ingin agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat tidak ditinggalkan. Ia berharap nantinya ada sebuah creative hub yang akan menggarap produk-produk lokal tersebut, baik dari sisi pengemasan, desain, harga, dan lain-lain.
"Kita harapkan nantinya tenun, kopi, kerajinan, makanan khas betul-betul bisa tumbuh dan seiring dengan itu juga atraksi budaya lokal, kesenian daerah juga harus semakin hidup dan menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo," jelasnya.
Sementara itu, kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat, Presiden menggarisbawahi soal masih banyaknya tanah sengketa di Labuan Bajo. Presiden meminta para kepala daerah untuk memperhatikan hal tersebut mengingat banyaknya investor yang ingin menanamkan modalnya di Labuan Bajo.
"Kemudian juga yang berkaitan dengan kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, ini saya minta semuanya teregistrasi. Jangan sampai di sini hanya menikmati dan membuang sampahnya tapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah kemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk," lanjutnya.
Keempat, mengenai sampah baik sampah darat maupun sampah laut. Presiden mengaku mendengar banyak keluhan terkait adanya sampah di dalam laut. Untuk itu ia mengusulkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan suatu gerakan pembersihan sampah.
"Meskipun belum banyak tapi harus dimulai kita bersihkan sebelum menjadi banyak. Juga di darat saya harapkan nanti di Kementerian PU dan LHK juga menyiapkan infrastruktur untuk pembuangan sampah, baik incinerator maupun dengan sistem yang lainnya tapi ini juga harus segera diselesaikan," paparnya.
Kelima, berkaitan dengan air baku, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan tambahan air baku. Menurut Presiden, keluhan mengenai air baku tersebut datang dari para pemilik hotel.
Keenam, berkaitan dengan keamanan para wisatawan. Presiden berharap jajarannya menyiapkan suatu organisasi yang terdiri atas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin keamanan wisatawan.
"Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR, ada BNPB rasa aman dan nyaman akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan kita dalam mengatasi hal-hal seperti itu," tambahnya.
Terakhir, berkaitan dengan promosi. Presiden menargetkan apabila semua aspek sudah selesai, rapi, dan tertata pada akhir tahun 2020, maka promosi secara besar-besaran harus segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BNPP/Basarnas Bagus Puruhito, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
