Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mengonfirmasi tengah melakukan evaluasi tarif atau biaya jasa ojek online pascademonstrasi para pengemudi ojek daring pada Rabu (15/1/2020).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan tarif atau biaya jasa memang seharusnya dilakukan evaluasi setiap 3 bulanan.
"Evaluasi itu bisa naik, turun atau tetap, tuntutannya selain besarannya disesuaikan minta kewenangan itu diberikan kepada daerah, kepada gubernur yang menentukan tarif, alasannya masuk akal juga sih, secara geografis, daerah kita per kota kabupaten beda-beda," jelasnya, Rabu (15/1/2020) malam.
Dari tuntutan para pendemo, menurutnya, jalan di setiap daerah berbeda-beda ada yang memang sudah baik ada pula yang buruk dan menjadi medan yang cukup berat.
Adapun, saat ini biaya jasa ojek online sudah terbagi atas tiga zona, Sumatra, Jawa dan Bali; Jabodetabek; dan Indonesia Timur.
"Maunya mereka bagaimana kalau tarif itu selain besarannya dievaluasi kembali kewenangannya juga diserahkan ke gubernur dan gubernur juga menyerahkannya kembali ke kabupaten kota, sehingga nanti tarif bisa menyesuaikan dengan kondisi di daerah," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
