Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng sejumlah startup (e-commerce platform) sektor pertanian dan perikanan untuk menggarap pemanfaatan lahan perhutanan sosial.
Kerja sama itu bertujuan agar lahan yang dibagikan pada masyarakat sekitar bisa berkembang menjadi skala bisnis, bahkan bisa melakukan ekspor.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa pihaknya dititipi mengelola program pemanfaatan lahan perhutanan sosial, di mana pemerintah membagikan HGU sebanyak 2 hektare per KK selama 25 tahun.
"Saat ini sudah dibagikan hampir 4 juta hektar dari total 13,7 juta hektare. Mereka akan kami dorong dalam dalam kluster per 50 atau 100 hektar supaya bisa dikelola dalam skala bisnis,” kata Menkop dan UKM Teten Masduki dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/1/2020).
Hal itu dia sampaikan usai bertemu dengan startup Tanihub, Sayurbox dan Aruna. Teten mengaku tertarik bekerjasama dengan startup untuk membuat model bisni agar para petani itu bisa memanfaatkan lahannya dalam skala bisnis.
"Para startup ini kan tahu soal supply dan demand di pasar, saya juga berharap startup ini bisa menjadi offtaker (pembeli) untuk produksi yang dihasilkan petani penggarap pemanfaatan kehutanan sosial,” ujarnya.
Dia mengatakan sudah mengumpulkan kelompok-kelompok penerima perhutanan sosial, dan sekarang tinggal mencari offtaker yang diharapkan bisa memberikan masukan bisnis model apa yang menguntungkan di sektor agribisnis dan holtikultura, rencana pembiayaan, dan kebutuhan market/pasar.
“Fokus saya dalam pemanfaatan perhutanan sosial ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis model dan wirausaha. Bagaimana mereka punya usaha dalam skala bisnis. Saya butuh masukan dari teman start up apa yang diperlukan untuk meningkatkan usaha para petani penerima lahan,” ujarnya.
Siap Jadi Offtaker
Para startup yang diundang menyatakan siap bekerjasama dengan Kemenkop dan UKM, sekaligus menjadi offtaker dari produksi yang dihasilkan para petani penggarap pemanfaatan hutan sosial.
“Ini sebenarnya adalah pertemuan pertama yang isinya saling mengenalkan apa yang selama ini sudah kami kerjakan dan tampaknya ada kecocokan dengan program dari Kemenkop dan UKM. Nantinya tentu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana teknis pelaksanannya,” katar VP Corporate Service Tanihub Astri Purnamasari.
Astri menambahkan para startup ini membutuhkan fasilitasi pemerintah dalam hal regulasi, misalnya masalah sertifikasi untuk UKM ekspor. Pasalnya selain di dalam negeri, negara-negara tujuan ekspor juga meminta persyaratan sertifikasi seperti ISO, sertifikasi halal dan sebagainya.
CFO Sayurbox Arif Zamani mengungkapkan, pihaknya juga sepakat mengenai perlunya pembicaraan lanjutan agar apa yang direncanakan Kemenkop dan UKM bisa menjadi sinergi dengan start up di sektor pertanian.
“Sebagai start up yang mengkhususkan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran, kami sudah mulai bisa membuat proyeksi berapa kebutuhan disatu tempat, bagaimana supply dan demand-nya. Ini yang akan kami garap bersama-sama. Potensi sektor pertanian dan kelautan kita besar sekali, butuh kerja bareng semua pihak,” ujarnya.
CEO Aruna, Farid Naufal Aslam menambahkan, di sektor perikanan, potensi ekspornya juga besar. “Kami mengkhususkan membantu nelayan sampan atau kapal kapal kecil, untuk menjadi offtaker mereka dan memasarkan produk perikanan sampai ke pasar ekspor,” tambah Farid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
