Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat, melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama membentuk perusahaan patungan pengelola transportasi yang lebih terintegrasi.
Perusahaan patungan bernama PT Moda Integrasi Transportasi merupakan hasil sinergi antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara MRT Jakarta dan KAI ditandatangani di Kementerian BUMN, Jumat (10/1/2020).
Perjanjian hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai pengelolaan sistem moda transportasi yang terintegrasi.
“Arahan Presiden adalah untuk membentuk perusahaan yang melakukan pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Alhamdulillah arahan tersebut dapat terealisasikan hari ini dengan penandatanganan kerja sama ini,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Perjanjian ini merupakan langkah lanjutan dari head of agreement (HoA) yang telah dilakukan sebelumnya pada 9 Desember 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan Pemprov DKI memiliki 51 persen saham perusahaan JV dan sisanya sebesar 49 persen dimiliki oleh KAI. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek akan mengelola dan menata 72 stasiun, termasuk kereta api bandara dan kereta commuterline.
Pemprov DKI menjadi pengendali pada perusahaan patungan ini karena memiliki wewenang untuk mengelola tata ruang Jakarta. Pada fase awal, kerja sama ini bakal menata 4 stasiun utama di Jakarta, yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Senen, dan Stasiun Sudirman.
“Jadi, Maret besok di empat stasiun kita akan menyaksikan wujud dari integrasi ini. Kemudian, sisanya sebanyak 68 stasiun lain kami kerjakan sesegera mungkin. Dengan adanya JV ini, nanti perencanaannya dilakukan di perusahaan ini,” jelas Anies.
Mengenai besaran investasi masing-masing pihak Anies menyatakan bahwa hal itu belum dihitung. Lebih jauh dia menyebutkan tujuan pendirian JV adalah efisiensi subsidi pemerintah atau public service obligation (PSO). Nantinya PSO tidak ditujukan per moda, tetapi untuk satu kesatuan sistem transportasi yang terintegrasi.
Selain itu, diharapkan pada 2030 jumlah penduduk Jabodetabek sebesar 75 persen menggunakan kendaraan umum untuk mobilitasnya. Saat ini baru 25 persen dari jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum.
“Minimal 60 persen yang menggunakan transportasi umum, idealnya 75 persen. Setelah perencanaan lebih lanjut, kami lihat bisa enggak sampai 75 persen, mudah-mudahan bisa,” tambah Anies.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jika berhasil, model kerja sama seperti ini dapat dijadikan acuan bagi daerah lain dalam mengembangkan angkutan umum massal, khususnya perkeretaapian perkotaan.
Budi menambahkan integrasi antarmoda, pengembangan kawasan transit development oriented (TOD) dan penataan simpul transportasi jika dikelola dengan baik akan berdampak baik juga untuk pengembangan kota.
“Penggunaan kendaraan pribadi dan kemacetan tentunya bisa berkurang,” kata Budi Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
