Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT MRT Jakarta dipastikan memiliki kewenangan besar, dari mengelola Kereta Bandara, hingga Kereta Commuterline.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa perusahaan hasil sinergi antara Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI ini akan bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).
Anies menegaskan bahwa tugas utama perusahaan patungan yang ownership-nya akan dimiliki oleh PT MRT Jakarta 51% sementara PT KAI 49% ini akan fokus pada penataan 72 stasiun.
"Jadi, bulan Maret besok [sebagai langkah awal] di empat stasiun kita akan menyaksikan wujud dari integrasi transportasi ini, dengan adanya PT ini, nanti perencanaan dilakukan di situ," ujarnya ketika menghadiri acara perjanjian pemegang saham PT MITJ di Kementerian BUMN, Jumat (10/1/2019).
Anies menjelaskan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas, sebab tugas utama perusahaan patungan ini lebih fokus pada penataan ruang, yang merupakan wewenang langsung Pemprov.
Turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berharap besar bahwa penataan stasiun-stasiun utama di Ibu Kota menghasilkan kawasan transit oriented development (TOD) yang bisa menjadi percontohan daerah lain.
"Jika dikelola dengan baik, maka saya yakin dampaknya bagi pengembangan kota akan sangat baik dan tentunya akan membawa kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta tentunya dapat mengurangi kemacetan,” ungkap Budi dalam kesempatan yang sama.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa sinergi kelembagaan antara moda transportasi milik pemerintah pusat dan daerah, justru membuat good corporate governance lebih mudah diterapkan.
"Karena yang punya saham 49% tetap berhak menempatkan komisaris dan direksi, sama dengan yang 51%. Kan bagus. Inilah kenapa saya bilang juga, semakin banyak perusahaan BUMN yang go public, makin bagus. Karena pengawasan bukan hanya dari internal, tetapi dari shareholder dan masyarakat," jelasnya.
Erick menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo, yang harapannya mampu memacu regenerasi perkotaan (urban regeneration) untuk Jakarta, sebagai kawasan pusat ekonomi dan bisnis Indonesia selepas pemindahan Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
