Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Zulkifli Zaini setelah ditunjuk sebagai direktur utama PT PLN (Persero).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan perusahaan setrum tersebut sudah melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) untuk tahun depan. Sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Zulkifli pun mengacu pada RKAP tersebut.
"Kalau menurut saya kita sudah ada RKAP, program sudah jelas yang pasti PLN siap mendukung visi presiden, tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden," kata Sripeni, Senin (23/12/2019).
Apabila dirinci, RKAP PLN meliputi pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebagai energi pembangkitan dengan mulai mengonversi ke biodiesel, yakni yang akan mulai berlaku tahun depan biodiesel 30% (B30). Selain itu, PLN juga harus mulai beralih ke gas dengan melakukan gasifikasi pembangkitan.
Saat ini, PLN sedang membangun sarana distribusi gas untuk pembangkitan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Pembangkit listrik tenaga gas maupun mesin gas atau gas uap (PLTG/PLTMG/PLTGU) di Indonesia Timur ditargetkan tidak lagi menggunakan BBM.
Hanya saja, pemilihan mitra untuk melakukan distribusi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) masih dilakukan dan belum rampung.
PLN juga mengejar realisasi megaproyek 35.000 MW yang diharapkan jika sudah 100% rampung dapat menurunkan biaya pokik produksi (BPP). Dengan BPP yang semakin turun, dipastikan tarif listrik pelanggan PLN akan rendah.
Hingga Desember 2019, realisasi megaproyek 35.0000 MW telah mencapai 5.946 MW, pasca beroperasinya PLTU Jawa-7 Unit 1 dan PLTU Jawa-8 Unit 1 berkapasitas masing-masing 1.000 MW pada akhir tahun ini.
Pada 2020, akan ada tambahan 5.000 MW pembangkit beroperasi. Selanjutnya, jumlahnya akan terus meningkat hingga 2023. Keseluruhan pembangkit ditarget baru bisa beroperssi 100% pada 2024.
Terakhir, rasio elektrifikasi di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) diharapkan bisa 100% dengan data valid.
Adapun sejak Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka korupsi PLTU Riau-1, kursi pimpinan PLN tidak kunjung diisi dan hanya dinahkodai pelaksana tugas.
Sripeni Inten Cahyani sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengadaan Startegis I. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) harus diampunya sejak 2 Agustus 2019.
Sebelum itu, Muhammad Ali, yang menjabat sebagi Direktur Sumber Daya Manusia PLN bertugas sebagai Plt. Dirut sejak April 2019.
Setelah Muhammad Ali menjadi pelaksana tugas, giliran Djoko Rahardjo Abumanan yang menjadi pelaksana tugas satu bulan setelahnya yakni Mei 2019. Djoko juga menjabat sebagai direktur pengadaan strategis II PLN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
