Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja akhir tahun ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V untuk memastikan pelayanan di kantor pelayanan perbendaharaan berjalan dengan baik.
Suahasil menekankan kepada pegawai untuk bekerja dengan maksimal dalam memberikan layanan di bidang perbendaharaan.
KPPN Jakarta V merupakan salah satu KPPN berprestasi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.
KPPN ini juga melayani sejumlah satker yang memiliki tugas melaksanakan program prioritas Presiden, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Pelayanan anggaran tahun ini khususnya penyerapan anggaran yg dilakukan satker, K/L ada tren membaik. Sampai 30 November yang lalu jumlah serapan seluruh K/L mencapai 84 persen. Pada akhir bulan November adalah angka yang paling tinggi dalam 5 tahun terakhir," kata Suahasil, Jumat (20/12/2019).
Pada awal tahun 2019, DJPb menerbitkan kebijakan Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 sebagai panduan bagi Satker dalam memulai eksekusi belanjanya.
Baca Juga
Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam kerangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran secara terus menerus di sepanjang tahun.
Kemudian, di akhir tahun kembali diterbitkan kebijakan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) 2019 untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran di akhir tahun dan mencegah penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran.
Evaluasi terhadap kinerja anggaran Kementerian/Lembaga melalui satker-satkernya dilakukan sepanjang tahun. Orientasinya tidak hanya berfokus kepada tingkat penyerapan anggaran tetapi juga pada peningkatan akurasi rencana penarikan dana, penggunaan belanja, dan pencapaian output anggaran.
Pengendalian pengajuan pembayaran kepada KPPN di akhir tahun anggaran juga diatur melalui tahapan-tahapan yang sistematis, ketat, dan terukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT).
Secara nasional, pelaksanaan anggaran tahun 2019 mencatatkan peningkatan kualitas belanja yang ditunjukkan dengan beberapa indikator/capaian yang meliputi:
(1) Frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 82 persen lebih;
(2) Ketertiban penyampaian data kontrak yang meningkat drastis (83,4 persen dari 78,0 persen di 2018), menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang;
(3) Ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual (93,9 persen dari semula 90,2 persen);
(4) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker (menjadi 97,1 persen dari 90,5 persen di 2018).
"Seluruh indikator tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja benar-benar dilaksanakan di lapangan, sehingga mewujudkan manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekadar terlaksananya program," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
