Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) membidik pengelolaan bandara di Thailand dan Malaysia sebagai target ekspansi usaha perseroan pada 2020 guna bersaing di ranah global.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan bakal berperan sebagai pemegang lisensi operator bandara dalam ekspansi ke dua negara Asean tersebut. Perseroan akan bergabung dengan mitra usaha setempat dalam sebuah konsorsium.
"Kami fokus membidik ekspansi ke Asia Tenggara. Ada dua negara yang sudah diseriusi, Thailand dan Malaysia," kata Awaluddin, Rabu (18/12/2019).
Dia mengaku belum bisa menyebutkan nama bamdara asal dua negara tersebut yang bakal dikelola. Akan tetapi, kriterianya harus bisa menjadi bandara pengumpul (hub) kelas internasional.
Konsorsium yang dibentuk, lanjutnya, terdiri dari unsur operator bandara, komersial, konstruksi, dan maskapai. Konsorsium tersebut bakal masuk melalui skema kemitraan proyek kebandarudaraan bersama dengan otoritas setempat.
Alasan pemilihan kedua negara itu bukan semata karena prospek, melainkan pemerintah setempat membuka peluang kemitraan dengan pihak asing. Terlebih, khusus Malaysia, mereka sedang melakukan penataan bandara dan pembaruan regulasi.
Baca Juga
Awaluddin menuturkan saat ini sudah masuk dalam proses lelang. Pemerintah kedua negara akan menilai dan memutuskan konsorsium mana yang mampu memenuhi kriteria sesuai dalam ketentuan.
AP II tidak menargetkan tenggat waktu tertentu dalam ekspansi ini, karena penyelenggara lelang memang sangat fleksibel dalam waktu. Akan tetapi, saat ini sudah memasuki tahap akhir, sehingga kemungkinan sudah ada penetapan pada 2020.
Dia juga sedang menjajaki peluang untuk mengoperasikan bandara di dua negara benua Afrika, yakni Mauritius dan Ghana. Kedua negara tersebut, khususnya Mauritius yang memiliki potensi pariwisata.
Awaluddin mengaku sedang mempelajari peluang investasi pada kedua negara itu. Namun, belum dapat diketahui investasinya akan bersifat tender terbuka (solicited project) atau tender tertutup (unsolicited project).
Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada instrumen regulasi yang berlaku di negara tujuan investasi proyek. Akan tetapi, prinsip dasarnya tetap menggunakan skema kerja sama badan usaha dan pemerintah atau KPBU (public private partnership/PPP).
AP II, pada kedua negara tersebut, akan mencoba untuk menawarkan pengelolaan bandara (capacity building projects) dan proyek kontruksi (construction project investments). Perseroan akan menggandeng BUMN terkait untuk bersinergi dalam menjalankan proyek tersebut.
Awaluddin menjelaskan pada program capacity building, AP II akan membantu negara-negara Afrika untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemanfaatan peralatan, dan sumber daya lainnya dalam pengelolaan bandara. Sementara itu, keterlibatan dalam pembangunan bandara di sisi darat (land side) dan sisi udara (air side) guna mendukung bisnis aeronautika dan non aeronautika akan difokuskan pada construction project investments.
