Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa kalangan pesimis perdagangan karbon/pasar karbon bisa diterapkan pada 2020. Sebab masih perlu dibuat skema termasuk harga yang pas.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo mengatakan Indonesia masih harus menempuh jalan panjang untuk menuju pasar karbon.
“Masih PR besar apakah tahun depan bisa atau nggak, saya nggak yakin," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (10/12/2019).
Kendati demikian pemerintah harus bertindak cepat untuk menyusun skema perdagangan karbon ini. Pasalnya peminatnya cukup banyak.
Presiden harus berkomitmen dengan menyiapkan tim pembentukan carbon trading. Roadmap perlu segera dibuat, termasuk soal penentuan harga apakah harga karbon dari hutan dan energi dipukul rata atau dibuat berbeda.
"Masih jalan panjang, tapi harus segera, nanti momentum target pengurangan emisinya nggak dapet," imbuhnya.
Setidaknya pada 2022, pasar ini bisa dijalankan, seiring dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada 2030. "Kalau tidak segera ke sana kita akan tercetak ke brown economy," kata Maxensius.
Dia menambahkan, untuk menjalankan pasar karbon secara nasional memang tidak mudah. Australia saja yang telah lebih dulu menetapkan harga karbon, menerima banyak tantangan, terutama dari kalangan industri.
“Sekarang Australia menjadi pemain besar energi terbarukan dia malah membangun ladang PLTS yang akan dijual ke Indonesia dan Asia Tenggara. Harus belajar dari Australia," katanya.
Lebih lanjut menurutnya potensi Indonesia untuk menjual karbon cukup besar. Sebab Indonesia memiliki hutan dan energi yang cukup banyak. "Filantropi mengincar itu semua," tambahnya.
Jika tidak segera diterapkan perdagangan karbon, Indonesia menurut Maxensius akan sulit mencapai target penurunan emisi. Begitu pula dengan negara lainnya yang terbilang terbatas sumber karbonnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
