Bisnis.com, PONTIANAK – Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas menggelar focus grup discussion (FGD) yang mengangkat tema 'Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans-Kalimantan' untuk mematangkan infrastruktur gas bumi di Kalimantan Barat.
Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan bahwa pihaknya ingin mengetahui lebih dalam permintaan dan pasokan gas bumi di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara yang diusulkan menjadi lokasi Ibu Kota Negara.
Selain ingin mengetahui permintaan dan pasokan gas bumi, melalui FGD tersebut BPH Migas berupaya menciptakan sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi Trans-Kalimantan, sehingga seluruh pemangku kepentingan memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.
Kegiatan FGD tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan Tokoh Masyarakat Kalimantan sekaligus Ketua DPD RI Periode 2017—2019 Oesman Sapta Odang.
Selain itu, hadir juga sejumlah pemangku kepentingan di bidang gas bumi, seperti Anggota DPR, DPD, SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, kepala daerah, rektor perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan dan pemahaman pentingnya pasokan dan permintaan gas bumi di Kalimantan, khususnya dalam rangka menyiapkan pemindahan Ibu Kota Negara.
BPH Migas sendiri terus mendorong pembangunan pipa Trans-Kalimantan agar dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Langkah itu juga dilakukan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai substitusi bahan bakar minyak di sektor kelistrikan dan pertambangan.
Fashurullah menuturkan, pembangunan pipa gas bumi Trans-Kalimantan merupakan tindak lanjut dari Rencana Induk Gas Bumi Tahun 2012—2025.
“Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur pipa gas bumi Trans-Kalimantan yang membentang dari Bontang—Banjarmasin—Palangkaraya—Pontianak sepanjang 2.219 km yang akan mengangkut gas bumi dari Bontang Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data Neraca Gas Bumi Indonesia 2018—2027, diperkirakan pasokan gas bumi di Kalimantan akan mengalami surplus pada periode tersebut. Selama ini pasokan gas bumi dari Kalimantan diolah menjadi liquified natural gas (LNG) yang didistribusikan untuk memenuhi komitmen domestik dan ekspor.
Pemanfaatannya pun belum optimal, karena tidak digunakan untuk transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik, dan industri berbahan bakar gas.
Adanya rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta kawasan industri (KI) dinilai efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah tersebut. Nantinya di Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk jaringan gas atau jargas.
“BPH Migas perlu mengatur dan fokus menciptakan permintaan, sedangkan pasokan gas untuk pipa gas bumi Trans-Kalimantan tidak ada masalah,” ujarnya.
Selain rencana pengembangan Ibu Kota Negara baru yang berpotensi meningkatkan permintaan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan, banyaknya pembangkit listrik yang masih menggunakan batu bara dan bahan bakar minyak menjadi peluang tambahan untuk gas bumi.
Selain dari sektor Kelistrikan, potensi kebutuhan gas bumi juga datang dari Industri. Rencana pengembangan Kawasan Industri Landak dan Ketapang diperkirakan membutuhkan pembangkit listrik sebesar 592 MW.
Apabila pembangkit tersebut menggunakan gas bumi, maka akan menjadi potensi permintaan sebesar 118,4 MMSCFD.
Adapun untuk sektor industri, berdasarkan realisasi volume solar nonsubsidi yang telah diverifikasi oleh BPH Migas pada 2018 sebanyak 535.534 kilo liter. Jumlah tersebut setara dengan potensi permintaan gas bumi sebesar 49,8 MMSCFD.
Saat ini BPH Migas juga mencatat panjang pipa hilir gas bumi di Kalimantan hanya sekitar 702,38 km, atau 4,94% dari total panjang pipa gas hilir di Indonesia yang mencapai 14.223,79 km.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa upaya pembangunan pipa gas bumi Trans-Kalimantan sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo.
“Presiden Joko Widodo saat ini memprioritaskan lima aspek pembangunan, yakni infrastruktur, investasi, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan APBN yang tepat sasaran,” katanya.
Moeldoko juga menyampaikan pembangunan pipa gas Trans-Kalimantan akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selain mendukung kebutuhan clean energy untuk Ibu kota baru, pembangunan pipa gas Trans-Kalimantan juga sekaligus mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang salah satu indikatornya adalah terwujudnya keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan kontribusi besar pada sektor energi untuk NKRI,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
