Bisnis.com, JAKARTA - Rendahnya realisasi penerimaan jelang akhir 2019 dinilai menunjukkan kinerja Tim Ekonomi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu bekerja dengan baik.
Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, Andri Satrio Nugoroho, mengatakan ada sejumlah poin yang bisa dibaca dari belum tercapainya target penerimaan negara menjelang akhir tahun ini.
Pertama, pelemahan daya beli. Hal ini kata dia, terlihat dari rendahnya realisasi pendapatan pajak pertambahan nilai (PPn) dalam Negeri yang turun 2,4 persen pada periode Januari-Oktober dibandingkan periode sama di tahun lalu.
"PPn dalam negeri ini merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak," kata Andri saat dihubungi, Senin (2/12/2019).
Poin kedua, pelemahan industri domestik. Hal ini terlihat dari penurunan PPh badan sebesar 0,7 persen.
Secara rinci, sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan turun sebesar 3,5 persen. Sektor pendukungnya, seperti perdagangan juga tumbuh rendah sebesar 2,5 persen.
Baca Juga
"Secara makro, kombinasi rendahnya daya beli domestik dan melemahnya industri dalam negeri mampu menurunkan penerimaan pendapatan dari pajak secara signifikan," kata dia.
Lebih lanjut, Andri menyatakan tingkat inflasi yang rendah masih belum meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari upah riil yang masih stagnan.
Kompetensi Menteri
Di sisi lain, industri juga masih melihat ihwal kemungkinan perubahan regulasi dalam tahun transisi saat ini. Industri juga melihat kondisi global yang saat ini masih belum memberikan kepastian mengenai belum turunnya tensi perang dagang.
"Sehingga menahan kemampuan untuk ekspansi bisnisnya," kata Andri.
Andri enggan masuk terlalu jauh mengenai kinerja para menteri Jokowi. Namun, dia menyesalkan keberadaan menteri-menteri di periode lalu yang tak memiliki kompetensi sesuai dengan kementerian yang dipimpin.
"Kemarin cukup menyesal karena beberapa jabatan strategis diisi oleh parpol non latar belakang sesuai dengan kementerian," kata Andri.
Diketahui, jajaran tim ekonomi kabinet kali ini dipimpin oleh petinggi partai politik, Airlangga Hartarto. Pada periode lalu, Airlangga menjabat Menteri Perindustrian.
Saat masih dipimpin Airlangga, Kementerian itu secara terbuka mengakui investasi di industri pengolahan nonmigas (manufaktur) hanya mencapai Rp226,18 triliun sepanjang 2018, atau merosot 17,69 persen dari capaian tahun 2017 sebesar Rp274,8 triliun.
Di sisi lain, secara politik, Airlangga kini dihadapkan dengan perhelatan Munas Partai Golkar yang dipimpinnya. Berbagai suara miring dari kader Golkar sendiri mewarnai isu-isu pemberitaan.
Hal itu terjadi akibat dugaan intervensi dan paksaan dari kubu Airlangga terhadap pengurus daerah. Khususnya menyangkut siapa ketua umum partai yang berikutnya.
Sementara itu, terkait penerimaan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp1.173,9 triliun atau hanya 65,7 persen dari target APBN 2019.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengan DPR pada 18 November lalu. Realisasi defisit APBN mencapai 1,8 persen terhadap PDB. Padahal desain defisit di APBN adalah 1,84 persen atau hanya tersisa ruang defisit 0,4 poin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=300&h=221)
