Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serikat Pekerja Sempat Tolak Ahok, Pertamina : Sekarang Kondusif

PT Pertamina (Persero) menyatakan kondisi serikat pekerja tetap kondusif setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk menjadi komisaris utama.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berbincang dengan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kanan) di sela-sela penyerahan Surat Keputusan (SK) penunjukkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Budi Gunadi Sadikin turut ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Pertamina./Istimewa
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) berbincang dengan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (kanan) di sela-sela penyerahan Surat Keputusan (SK) penunjukkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). Budi Gunadi Sadikin turut ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Pertamina./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menyatakan kondisi serikat pekerja tetap kondusif setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk menjadi komisaris utama.

“Saya belum ke kantor, tapi sejauh ini suasana masih kondusif terkait dengan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama,” tuturnya, Senin (25/11/2019).

Kendati sudah resmi menjabat Komisaris Utama Pertamina, Fajriyah mengatakan kemungkinan Ahok tidak langsung datang ke Kantor Pertamina. “Mungkin beliau masih ada yang perlu dikerjakan. Tapi intinya beliau sudah sah sejak 22 November,” katanya.

Adapun pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina berdasarkan Surat Keputusan No. 282/MBU/11/2019.

Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok menggantikan Tanri Abeng, sementara Budi Gunadi Sadikin menjadi wakil Komisaris Utama menggantikan Arcandra Tahar. Sementara itu, Condro Kirono menjadi komisaris menggantikan Gatot Trihargo.

Sebelumnya, gelombang penolakan serikat pekerja Pertamina atas penunjukkan Ahok sebagai Komut ataupun Direktur Utama. Sebut saja Serikat Pekerja Pertamina (SPP RU III) Plaju menolak Ahok yang dikabarkan bakal mengisi jabatan di tubuh direksi dan komisaris BUMN tersebut.

Ketua Umum SPP RU III, M. Yunus, mengatakan penolakan tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya terkait rekam jejak Ahok.

“Kami menilai BTP tidak pantas memimpin Pertamina karena sudah cacat secara materiel. Kita semua tahu sendiri rekam jejaknya selama memimpin DKI Jakarta," katanya.

Dia menambahkan SPP RU III menaungi sebanyak 1.060 pekerja. Sementara secara nasional, terdapat sekitar 9.000 pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper