Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tujuan Erick Thohir Geser 7 Eselon I ke Posisi Baru di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai makin ‘ngegas’ dalam menjalankan tugas sebagai menteri dengan menggeser sebanyak tujuh pejabat eselon I ke posisi baru di berbagai BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024./Antara
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai makin ‘ngegas’ dalam menjalankan tugas sebagai menteri dengan menggeser sebanyak tujuh pejabat eselon I ke posisi baru di berbagai BUMN.

Direktur Suropati Syndicate Muh Shujahri menilai bahwa Menteri BUMN memiliki peran yang cukup besar agar Indonesia dapat bersaing dengan para pemain global.

Maka dari itu, menurutnya, Erick Thohir harus menerapkan sistem birokrasi yang tepat sehingga bisa bergerak lebih lincah dan cepat.

"Pak Erick ini kan tugasnya besar yaitu membawa BUMN bersaing menjadi pemain global. Untuk itu butuh birokrasi yang lincah," tutur Shujahri dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Dia juga menilai perombakan total di BUMN sangat dibutuhkan dewasa ini. Pasalnya, keberhasilan Kementerian BUMN bukan berasal dari menteri itu sendiri, melainkan dari bawahannya.

"Keberhasilan menteri itu bukan hanya tergantung sosok menteri, tetapi juga bawahannya. Eselon I sampai paling bawah. Langkah Erick ini angin segar untuk efisiensi dan eksekusi program," kata Shujahri.

Dia berharap Erick Thohir bisa berhasil membawa BUMN untuk dikelola secara profesional. Seperti perusahaan swasta atau perusahaan global yang memiliki reputasi tinggi.

“Saya lihat sejauh ini kebijakan Erick Thohir selalu mengedepankan transparansi ke publik. Hampir tiap minggu publik bisa memantau hal yang berkaitan dengan kementerian yang memayungi perusahaan-perusahaan negara ini," ujarnya.

 

 

 

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper