Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang membahas upaya peningkatan perdagangan dan investasi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Rakernas yang digelar di Jakarta, Selasa (19/11/2019) tersebut selain dihadiri oleh jajaran pengurus Kadin juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Global Economic Prospects edisi Juni 2019 menjelaskan bahwa melambatnya laju ekonomi global disebabkan oleh lesunya perdagangan internasional. Proyeksi terbaru yaitu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global yang hanya mencapai 2,6% merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global pada 2008.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. Selain itu, diperlukan pula dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menurutnya, untuk mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula reformasi institusional pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui
kajian-kajian dan penguatan riset pasar, antara lain mencakup: promosi; market intelligent; pengumpulan data dan informasi hambatan nontarif termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards; pengumpulan data usaha; business matching; dan pendampingan.
Sehubungan dengan misi dagang yang dilakukan oleh Kadin dan pelaku usaha Indonesia juga Shinta mengingatkan pentingnya pemanfaatan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui Free Trade Agreement (FTA) dan perjanjian/peraturan antara Indonesia dengan mitra dagang.
Adapun dalam upaya peningkatan pemanfaatan FTA, Shinta mengklaim Kadin telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagairangkaian kegiatan untuk mensosialisasikan IA-CEPA, IE-CEPA, dan IK-CEPA.
"FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia. Untuk
penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukannya feasibility study secara lengkap termasuk data market, demand, dan analisis dampak
dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan
posisi runding dan prioritas FTA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi
Indonesia," katanya.
Shinta melanjutkan konsultasi publik-swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA. Dia menyebut,
Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper.
"Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitasi kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala
dalam pemanfaatan FTA di negara mitra," ungkapnya.
Terkait dengan memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, pihaknya mengaku telah membentuk Task Force Peningkatan Perdagangan dan Investasi dengan memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi, yaitu: reformasi logistik; sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas tenaga kerja; perpajakan, insentif dan investasi dua arah.
Kemudian peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia; international marketing dan ekspor oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); standardisasi dan sertifikasi; daya saing ekspor dan Investasi di era Industri 4.0; pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan; dan reformasi institusi publik dan swasta.
"Task Force juga telah berhasil menyusun Laporam Peningkatan Investasi dan Ekspor dalam menghadapi Persaingan Global," ujar Shinta.
Adapun beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian itu antara lain terkait dengan reformasi logistik, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha
untuk membuat pemetaan mengenai daerah-daerah di dalam dan di luar Jawa yang menjadi pusat kegiatan logistik dan pusat kegiatan industri, membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerjasama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur.
Terkait dengan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar.
Sedangkan, terkait dengan perpajakan dan investasi, pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta melakukan relaksasi Daftar Negatif (DNI) untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia.
"Sehubungan dengan peluang ekspor barang Indonesia di pasar dunia, pemerintah perlu melakukan pemetaan produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, serta memfasilitasi dan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, melakukan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam hal harmonisasi regulasi teknis dan standar, juga pengakuan terhadap lembaga-lembaga yang melakukan pengujian, sertifikasi, inspeksi, dan akreditasi di Indonesia," pungkas Shinta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
