Bisnis.com, JAKARTA - Masa depan pemajakan digital di kawasan Asia Pasifik terus menjadi konsentrasi sejumlah pengambil kebijakan di kawasan tersebut.
Jika sesuai dengan rencana, sejumlah Kementerian Keuangan, otoritas penerimaan negara-negara yang menjadi anggota dari Asia Development Bank (ADB), termasuk perwakilan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan melakukan konsultasi publik di Manila, Filipina.
Pertemuan itu secara umum fokus membahas perkembangan terbaru dalam Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting atau IF BEPS, terutama terkait dengan solusi jangka panjang berbasis konsesus untuk persoalan pemajakan ekonomi digital.
"Pertemuan ini juga akan mencakup konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dan komunitas bisnis tentang prpoposal sekretariat untuk pendekatan terpadu di bawah pillar satu dan proposal Global Anti-Base Erosi di bawah pillar dua," tulis keterangan resmi yang dikutip dari laman resmi OECD, Senin (18/11/2019).
Adapun momen konsultasi ini memungkinkan semua negara dan yurisdiksi, anggota kerangka kerja inklusif dan non-anggota, untuk memasukkan perspektif mereka ke dalam debat global tentang realokasi hak perpajakan dan proposal untuk pajak penghasilan minimum perusahaan.
"Sesi hingga pukul 15:00 pada 19 November akan terbuka untuk semua peserta dari pemerintah yang diundang, masyarakat sipil dan bisnis," imbuh keterangan itu.
Sementara itu sisa sesi pada 19 dan 20 November akan terbuka untuk semua negara anggota ADB. Hari ketiga (21 November) akan didedikasikan untuk negara-negara berkembang dari kawasan Pasifik untuk menangani masalah peningkatan kapasitas yang lebih luas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
