Bisnis.com, JAKARTA — Transjakarta sebagai operator transportasi juga tertarik jika dipercaya untuk mengelola kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Agung Wicaksono mengatakan TOD sangat potensial sebagai sarana mendulang pendapatan nontiket.
Aspek bisnis di luar tiket ini sanggup menutup biaya subsidi dari pemerintah (public service obligation/PSO).
Sekadar informasi, PSO untuk bus Transjakarta dari Pemprov DKI tercatat naik dari Rp2,7 triliun pada 2019 menjadi Rp5,8 triliun pada 2020.
"Memungkinkan sekali [mengelola TOD]. Tapi itu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Kalau MRT, itu memang mendapatkan dukungan lewat Pergub TOD yang di sana lebih menekankan pada angkutan berbasis rel, yang berbasis angkutan jalan belum [diprioritaskan]," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/11/2019).
Agung menjelaskan bahwa, Transjakarta baru fokus memulai eksplorasi pendapatan di luar tiket lewat iklan luar ruang aset bus Transjakarta. Target pendapatan nontiket ini pun tak main-main, mencapai Rp100 miliar pada periode mendatang.
Baca Juga
Langkah selanjutnya, Agung berharap sektor usaha juga berminat melirik potensi periklanan dari halte-halte Transjakarta yang telah diperbarui atau dimodifikasi ulang.
"Karena kita secara korporasi modelnya beda dengan MRT. Karena Transjakarta ini perannya juga menaungi para operator [bus reguler] yang beroperasi. PSO yang diberikan pemprov itu sebenarnya lebih banyak ke sana. Nah, pendapatan nonfare box itu akan berperan besar untuk menanggung biaya depresiasi aset-aset kita yang nilainya turun. Maka pemanfaatan aset itu nanti yang kita maksimalkan. Akhirnya, PSO hanya untuk para operator," jelasnya.
Terkait upaya mengelola TOD, Agung mengaku akan berkkordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, barangkali ada kawasan yang bisa dimanfaatkan serta mempersiapkan regulasi yang mendukung.
"Nah, karena kalau ditambah TOD, pasti pendapatan nonfare box akan lebih besar lagi. Seperti di Hongkong misalnya, itu kan mereka operator transportasi punya sektor riil [operasional transportasi] dan properti. Itu akan sangat membantu," tambahnya.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Gubernur No 67/2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, sebenarnya Transjakarta memiliki peluang untuk mengelola TOD.
Syaratnya, dalam beleid teraebut tercantum operator transportasi berhak untuk mengajukan permohonan penetapan dan pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit baru kepada Gubernur.
Bahkan, operator sebagaimana dimaksud bukan hanya BUMD, namun BUMN pun bisa. Asalkan memiliki dan menyampaikan kajian kawasan sebagai Kawasan Berorientasi Transit kepada Gubernur dan memiliki dan menyampaikan proposal pengembangan Kawasan Berorientasi Transit kepada Gubernur.
Namun, Gubernur nantinya akan menilai lebih lanjut. Sebab, penetapan Kawasan Berorientasi Transit harus memenuhi kriteria, di antaranya kawasan mesti dilayani atau direncanakan untuk dilayani oleh Angkutan Umum Massal berbasis rel dan Angkutan Umum lainnya, serta berada pada Kawasan dengan kerentanan bencana rendah dan disertai dengan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
Sementara itu, Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta Achmad Izzul Waro mengungkap bahwa pengembangan bisnis berjalan satu per satu. TOD menjadi prioritas setelah komersialisasi halte.
Transjakarta baru saja menyelesaikan beauty contest penyedia iklan mitra media periklanan luar ruang yang akan berkontrak hingga akhir tahun 2020, yakni City Vision, " ini agency periklanan untuk body dan interior bus. Sedangkan untuk halte masih belum," ujar Izzul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
