Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tangani Desa Fiktif, Pemerintah Tunggu Hasil Audit BPK

Airlangga mengatakan, pihaknya tengah menunggu audit yang akan dilakukan BPK untuk menginvestigasi kemungkinan bocornya dana desa ke desa-desa fiktif.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana desa yang mengalir ke desa fiktif.

Hal ini dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat (8/11/2019) siang.

Airlangga mengatakan, pihaknya tengah menunggu audit yang akan dilakukan BPK untuk menginvestigasi kemungkinan bocornya dana desa ke desa-desa fiktif.

"Kami harus melihat hasil [audit] nanti. Karena kami memerlukan hasil audit BPK sebelum mengambil langkah-langkah," katanya.

Airlangga menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pihak Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Ia juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan data yang dimasukkan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah memulai proses pengkajian anggaran terkait dana desa yang masuk ke desa fiktif. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan jajaran Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian ulang. Proses ini utamanya dilakukan terhadap anggaran dana desa yang diduga mengalir ke desa fiktif.

Saat ini, proses kajian tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Seusai proses ini, Dirjen Perimbangan Keuangan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memeriksa dugaan ini lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di Indonesia.

"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya beberapa waktu lalu.

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper