Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo mengharapkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengambil peran sebagai garda pendorong percepatan ekonomi sesuai dengan visi dan misi Presiden.
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan selama ini kantor wakil presiden telah menjadi jembatan yang efektif memecahkan kebuntuan komunikasi antara dunia usaha dengan birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Pada waktu Pak JK [Wapres Jusuf Kalla] itu koordinasi kami sangat baik. Dimana saat kami menghadapi kesulitan, arti kata komunikasi yang kurang lancar dengan kementerian, lembaga atau Pemda, maka dapat dijembatani dengan baik oleh kantor Wapres. Diharapkan nanti kerjasama yang sudah sangat bagus ini dapat berjalan dengan baik ke depan [pada era Wapres Ma'ruf]," kata Haryadi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Menurutnya, Kantor Wakil Presiden memiliki peran sentral dalam mengawal pembangunan ekonomi. Berbagai hambatan regulasi yang saat ini tengah dihadapi dunia usaha dapat dicarikan jalan keluar yang baik oleh kantor wakil presiden.
"Regulasi dan kepastian hukum ini masih jadi tantangan kita bersama. Setiap hari masih saja keluar regulasi yang menghambat investasi dan menghambat [terciptanya] lapangan kerja," katanya.
Sukamdani yang juga Direktur Utama Hotel Sahid Jaya Tbk., (SHID) itu menambahkan rancangan payung hukum pemerintah untuk memudahkan birokrasi melalui ombibus law merupakan sebuah terobosan. Meski begitu kondisi di lapangan masih banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang menciptakan aturan menghambat dunia usaha.
"Regulasi dan kepastian hukum ini masih jadi tantangan kita bersama," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Apindo juga menyerahkan peta jalan (roadmap) perekonomian bagi pemerintahan lima tahun ke depan. Peta jalan yang disusun langsung oleh para pengusaha yang ada di Apindo ini diharapkan membantu pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
"Roadmap ini kami susun untuk membantu pemerintah memetakan masalah dan mencari solusinya. Itu kita sampaikan [peta masalah yang akan timbul dan solusi yang harus diambil] dalam kurun waktu 5 tahun ke depan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
