Bisnis.com, JAKARTA – Rantai pasok industri konstruksi dinilai perlu dibenahi guna mempercepat pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan peralatan dan material menjadi aspek yang perlu diperbaiki.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam dalam pembukaan pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Presiden mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu agenda prioritas hingga 2024. Terlebih, dalam periode tersebut, pemerintah memulai agenda pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Secara khusus, alokasi anggaran infrastruktur pada 2020 bertambah Rp10 triliun menjadi Rp430 triliun.
"Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung dengan sertifikasi berstandar internasional," jelas Presiden.
Dalam aspek peralatan dan material, Presiden menginstruksikan untuk mengurangi material impor agar pembangunan infastruktur bisa memacu industri di dalam negeri. Penggunaan peralatan dan material dari dalam negeri juga diharapkan bisa turut menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Terkait arahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menggunakan bahan baku dan peralatan dari dalam negeri. Misalnya, penggunaan aspal buton dan aspak karet untuk jalan dan pembeian eskavator buatan PT Pindad (Persero).
"Utamakan yang lokal, meski harga lebih mahal sedikit asal masih wajar," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (6/11/2019).
Dalam catatan Bisnis.com, Kementerian PUPR juga tengah mengupayakan digitalisasi sistem informasi material dan peralatan guna memberikan data yang akurat dan komprehensif. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan saat ini permintaan dan penawaran material dan peralatan timpang.
Dia menyebut, permintaan dan penawaran di Sumatra seimbang sedangkan di defisit terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua. Defisi terjadi pada material aspak, baja, beton pracetak dan prategang.
"Sistem itu kami bangun dengan teknologi agar sistem informasi yang ada nantinya melahirkan efisiensi dan efektivitas [pada rantai pasok]," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
