Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Indonesia sebesar £8 juta atau sekitar Rp145 miliar melalui program Skills for Prosperity yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kemaritiman.
Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasi kemaritiman yang pada tahap awal akan dilakukan di empat politeknik, antara lain Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) di Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) di Surabaya, Politeknik Negeri Batam (Polibatam) di Batam, dan Politeknik Negeri Manado (Polimdo) di Manado.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Asean, dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan pengembangan pendidikan vokasi kemaritiman dipilih sebagai upaya Pemerintah Inggris membantu Pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selain itu, menurut Jenkins Indonesia saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung peningkatan infrastruktur pelabuhan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas antarpulau dan tentunya meningkatkan efisiensi serta efektivitas aktivitas perdagangan.
“Mengapa pendidikan vokasi kemaritiman? Indonesia merupakan negara kepulauan, semuanya terkait dengan laut. Inti dari kesuksesan Indonesia adalah pengembangan maritim dengan tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk pendidikan kemaritiman, Inggris selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan institusi-institusi pendidikan maritim terbaik di dunia. Berangkat dari sana, kami akan bantu wujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya usai peluncuran program Skills for Prosperity di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Jenkins menjelaskan program Skills for Prosperity diharapkan mampu menghasilkan kurikulum pendidikan vokasi kemaritiman yang berbasis kompetensi, kepemimpinan dan kualitas pembelajaran, berorientasi pada kebutuhan industri, kerjasama yan kuat antarpemangku kepentingan, dan mengakomodasi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Oleh karena itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) yang bertugas menjembatani empat politeknik beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan industri terkait seperti industri perkapalan, pelayaran, perikanan, hingga kepelabuhanan.
Jenkins belum bisa menjelaskan bagaimana pengalokasian dana sebesar £8 juta kepada empat politeknik yang dipilih sebagai pilot project atau proyek percobaan itu. Namun, yang jelas dia menyebut dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing politeknik.
Program Skills for Priority di Polimarin akan berfokus pada peningkatan keterampilan Bahasa Inggris. Kemudian di PPNS akan dilakukan peningkatan pembelajaran digitalisasi manajemen pelabuhan dan desain pembuatan kapal.
Peningkatan kualitas pembelajaran terkait manajemen logistik akan dilakukan di Polibatam. Adapun di Polimdo akan ada pengembangan kursus ekonomi kelautan untuk mengajarkan keterampilan kewirausahaan dan industri skala kecil kepada masyarakat di pesisir.
“Program Skills for Priority tidak akan berhenti di pengembangan pendidikan vokasi kemaritiman di empat politeknik ini saja. Kami akan mencari sektor-sektor lain yang peluangnya terbuka bagi Inggris dan Indonesia untuk bekerja sama,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Director International Labour Organization (ILO) Indonesia Michiko Miyamoto mengatakan kesuksesan program Skills for Priority baru akan terlihat apabila masyarakat, terutama yang terlibat langsung dalam program tersebut taraf hidupnya meningkat. Dia menyebut setinggi apapun pertumbuhan ekonomi dari suatu negara akan sia-sia apabila masih banyak masyarakatnya yang tidak sejahtera.
“Melalui pengalaman yang kami miliki, akan kami pastikan program Skills for Priority sepenuhnya mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Pengembangan SDM merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Tanggung jawab siapa? Itu tanggung jawab semuanya, bukan hanya pemerintah saja, industri juga punya tanggung jawab disana, untuk itu kami hadir,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Ismunandar mengatakan untuk menyukseskan program Skills for Priority pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat akan pendidikan vokasi, terutama di tingkat pendidikan tinggi yang menurutnya masih sangat rendah.
“Proporsi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi seperti politeknik ini masih rendah, hanya 15% dari total mahasiswa. Ini perlu ditingkatkan lagi, karena saat ini yang paling penting dan dibutuhkan adalah softskills. Dimana softskills ini bisa dipelajari? Salah satunya melalui praktik kerja yang dilakukan di pendidikan vokasi. Softskills ini yang nantinya membuat lulusan pendidikan vokasi menjadi lebih humanis, kreatif, empatik, dan punya jiwa kepemimpinan,” katanya.
Kemudian Ismunandar juga berharap program Skills for Priority ke depannya akan menarik minat masyarakat terhadap pendidikan kemaritiman yang nantinya akan diikuti oleh bertambahnya institusi-institusi pendidikan kemaritiman di seluruh Indonesia. Dia tak menampik bahwa saat ini jumlah institusi pendidikan kemaritiman baik vokasi maupun akademik di Tanah Air masih sangat sedikit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
