Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI mempertanyakan kesiapan Perum Bulog dalam menghadapi masa panen padi yang diperkirakan akan tiba pada Maret atau April 2020 mendatang di tengah kondisi keuangan perusahaan yang belum stabil.
"Kira-kira, Maret-April harus menyerap beras lagi jelang saat masa panen, keuangan Bulog cukup atau tidak?" tanya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja pada Selasa (5/11/2019).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso tak memungkiri jika keuangan perusahaan yang dipimpinnya tengah dalam kondisi sulit. Dia menyatakan Bulog masih menanggung hutang senilai Rp28 triliun untuk tugas penyerapan beras petani yang sejauh ini telah terealisasi 1,1 juta ton dari target 1,8 juta ton.
"Kami harus menanggung hutang dengan bunga komersil. Kalau dihitung-hitung setiap harinya Rp9 miliar," ujar sosok yang akrab disapa Buwas itu.
Buwas mengaku ganjalan keuangan ini tak lepas dari tak maksimalnya mekanisme pelepasan beras yang telah diserap Bulog. Dia mengemukakan dari target penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebanyak 700.000 ton beras, realisasinya sejauh ini baru mencapai 7%.
Pelepasan beras melalui operasi pasar pun tak melulu bisa diandalkan. Dari target operasi pasar sebanyak 150.000 ton per bulan atau 5.000 ton per hari, Buwas mengatakan beras yang bisa dilepas ke pasar hanya berkisar 3.000 ton setiap harinya.
Per 4 November 2019, realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk ketersediaan pangan dan stabilisasi harga (KSPH) tercatat berjumlah 424.806 ton, sementara untuk Bansos Beras Sejahtera (Rastra) yang dihentikan pada Mei 2019 lalu, Bulog telah menyalurkan sebanyak 351.848 ton.
"Sesuai penugasan, kami harus tetap menyerap [untuk musim panen mendatang]. Masalah uangnya kami hutang. Kalau ditugaskan serapan 1 juta ton kami akan hutang lagi," ujar Buwas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
