Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah pada 2019 telah menembus Rp300 triliun.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (4/11/2019).
Data dari Kementerian Keuangan mencatat, hingga 30 September 2019, realisasi pembiayaan utang berada pada angka Rp317,7 triliun. Angka ini naik 3,7% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yaitu Rp306,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, angka tersebut akan terus dijaga pemerintah agar rasio utang tidak membebani PDB Indonesia. Adapun kisaran rasio utang pemerintah yakni 29,4% hingga 30,1% dari PDB.
"Rasio utang Indonesia lebih kecil bila dibandingkan dengan Malaysia yaitu 50% dari PDB dan Jepang yang mencapai 200% dari PDB," katanya.
Ia melanjutkan, pihaknya juga akan melakukan efisiensi biaya utang. Pengadaan utang oleh pemerintah akan difokuskan pada utang dengan imbal hasil (yield) dan cost of funds yang paling kompetitif.
Selain itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan produktivitas utang terhadap perekonomian dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memanfaatkan instrumen-instrumen pembiayaan yang lebih produktif seperti sukuk guna mendukung pembangunan proyek yang berpotensi mendatangkan keuntungan secara maksimal.
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga akan terus menjaga komposisi utang valas dan utang rupiah dalam porsi yang dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan sumber pembiayaan rupiah dan pendalaman pasar keuangan.
"Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbesar Surat Berharga Negara [SBN] ritel," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
