Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa inisiatif revolusioner sangat penting untuk menyiapkan platform untuk meningkatkan performa administrasi perpajakan di Asia Pasifik.
Hal itu diungkapkan Sekjen Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) John Hutagaol dalam keterangan yang dikutip dalam laman resmi Ditjen Pajak, Minggu (27/10/2019).
John mengungkapkan bahwa pada Forum SGATAR sesi kedua, ketiga, dan keempat lalu, delegasi dari ke-17 negara telah menyampaikan update terkait beberapa prioritas yang harus ditindaklanjuti.
Pertama, para anggota SGATAR harus menyadari bahwa digital ekonomi harus menjadi prioritas dan dalam forum telah diidentifikasi beberapa ukuran dalam perpajakan ekonomi digital.
Kedua, implementasi BEPS masih menjadi topik yang hangat dan memiliki banyak tantangan. Tekanan politik dan kurangnya sumber daya adalah dua tantangan utama yang dapat diidentifikasi.
Ketiga, masalah terakhir yang menjadi prioritas dalam forum SGATAR ke-49 adalah terkait dengan reformasi pajak. Terlihat bahwa setiap negara memiliki fokus yang berbeda terkait reformasi pajak.
Sementara itu, yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan sistem elektronik dalam rangka mengurangi tax gap. Selain itu, disebutkan bahwa e-Payment, e-Services pada VAT/GST, e-Invoice, e-Consultation, dan berbagai formulir elektronik juga harus diprioritaskan.
“Hal lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi aktif para anggota SGATAR dalam OECD works terkait ekonomi digital dan Exchange of Information," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
