Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Implementasi Kebijakan Sektor Manufaktur Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Ketua Umum The Indonesian Iron & Steel Industry Association Silmy Karim mengatakan sektor manufaktur Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh tinggi.
iustrasi./ANTARA
iustrasi./ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi kebijakan di sektor industri nasional menjadi pekerjaan rumah utama Presiden Joko Widodo dalam periode kedua kepemimpinannya lima tahun ke depan.

Ketua Umum The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim mengatakan sektor manufaktur Indonesia memiliki potensi untuk bertumbuh tinggi. Namun menurutnya, sejak era reformasi, industri mengalami tren penurunan kinerja, kendati sebelumnya rata-rata mampu meningkat 7,1%.

Dia mengatakan daya saing manufaktur nasional juga kian lemah. Kondisi itu dinilai tidak terlepas dari belum optimalnya implementasi kebijakan.

"Kebijakan rasanya sudah cukup, tetapi implementasi perlu mendapatkan perhatian," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2019).

Silmy, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk., mengatakan ke depan pemerintah perlu menemukan cara yang cerdas dan efektif agar implementasi berbagai kebijakan bisa terlaksana dengan optimal.

Salah satu yang diharapkan pihaknya bisa direalisasikan pemerintah adalah pengurangan impor produk. Langkah itu diyakini bisa memacu pengembangan industri nasional.

Sebelumnya, Silmy mengatakan sektor manufaktur Indonesia sejauh ini cukup tertekan. Oleh karena itu pemerintah mesti mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kinerja industri demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Tidak bisa begini terus, harus ada langkah. Harapan saya, kabinet baru bisa mendorong sustainable economic growth yang tidak bisa tanpa industri yang kuat," ujarnya.

Silmy mengatakan salah satu poin yang perlu diperhatikan pemerintah adalah upaya memaksimalkan investasi atau pelaku usaha yang sudah ada di dalam negeri.

Dukungan kepada investasi asing yang sudah masuk dan penanaman modal dalam negeri, katanya, saat ini lebih penting ketimbang terus  menarik minat investor baru.

"Jadi, dalam hal ini yang harus kita lindungi adalah investor yang ada di  Indonesia. Jangan atas nama investor di luar negeri, memberikan tax holiday dan sebagainya, tetapi yang di dalam negeri mati," tegasnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan sejauh ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah memberikan arah bagi pengembangan manufaktur. Namun, implementasinya belum sesuai harapan.

"Menurut saya level eksekusi di bawah belum jalan. Seharusnya, dari atas hingga bawah kebijakannya sama," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Galih Kurniawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper