Bisnis.com, JAKARTA – Pada masa hubungan perdagangan sejumlah negara memburuk dan barisan diplomatik berkembang, Indonesia dan India tampaknya memupuk hubungan yang lebih erat.
Sebagai tanda hubungan yang lebih hangat antara India dan Indonesia, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Joko Widodo saling bertukar kunjungan ke negara masing-masing.
Kedua negara penghasil komoditas kelas berat tersebut telah menetapkan target perdagangan senilai US$50 miliar pada tahun 2025. Oleh karenanya, hambatan dari sisi tarif dan non-tarif perlu dihilangkan.
Dalam suatu pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, pada akhir Juni 2019, Presiden Jokowi secara khusus meminta PM Modi untuk memberi perhatian lebih atas penerapan tarif impor baru terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.
“Kita perlu mendorong Menteri Perdagangan kita untuk terus lanjutkan pembahasan guna mencapai win-win solution, termasuk proposal trade-off minyak sawit dengan komoditas lainnya,” tegas Jokowi pada Juni 2019.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas dukungan India terhadap “Asean Outlook on Indo-Pacific” yang diadopsi oleh para pemimpin Asean dalam KTT ke-34 Asean di Thailand pada 22 Juni 2019.
Indo-Pasifik merupakan konsep kerja sama negara-negara sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik dalam hal peningkatan kerja sama dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Selain itu, Jokowi juga mengutarakan harapannya terkait perundingan kerja sama ekonomi komprehensif regional (RCEP) agar dapat dituntaskan tahun 2019 ini.
Tahun 2019 menjadi momen perayaan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Hubungan kedua negara yang terjalin berdekade-dekade lamanya tersebut pun menguat.
India, pembeli minyak kelapa sawit utama dunia, menyesuaikan beberapa tarif impor untuk produk kelapa sawit. Ini jelas menguntungkan pengiriman CPO Indonesia.
Kini Indonesia tengah berupaya membalasnya dengan potensi membeli lebih banyak gula dan benang dari India. Negeri Hindustan ini memang dikenal sebagai produsen utama kedua produk tersebut.
Dilansir dari Bloomberg, pemerintah Indonesia pada Kamis (17/10/2019) menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk memangkas pajak impor benang India menjadi 0 persen dari 5 persen.
Bulan lalu, pemerintah Indonesia mengatakan sedang mempertimbangkan perubahan peraturan tentang kualitas gula yang diimpornya, sebuah langkah yang diperkirakan akan menguntungkan India.
Berbeda dengan Indonesia, hubungan India dan Malaysia telah memburuk karena kritik negara Asia Tenggara ini terkait Kashmir. India dikabarkan mempertimbangkan untuk membatasi impor beberapa produk dari Malaysia termasuk minyak kelapa sawit.
Hal tersebut merupakan reaksi terhadap pernyataan pemimpin negara Asia Tenggara itu yang mengkritik pemerintah India secara keras atas tindakannya di Kashmir.
Pemerintah India dikabarkan marah setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada bulan lalu menuduh India telah menyerbu dan menduduki Kashmir.
Sebagai indikasi dari ketidaksenangannya terhadap otoritas Malaysia, India berencana untuk mengganti minyak sawit Malaysia dengan pasokan minyak nabati dari negara-negara lain seperti Indonesia.
“India akan menggantikan impor minyak sawit Malaysia dengan membeli lebih banyak dari Indonesia dan meningkatkan pasokan minyak nabati dari Ukraina,” ujar Bipul Chatterjee, yang mengepalai Pusat Perdagangan Internasional, Ekonomi dan Lingkungan di Jaipur, India.
“Ini pertama kalinya India menggunakan bobotnya sebagai mitra dagang untuk menyatakan ketidaksenangan tentang suatu pernyataan politik,” lanjutnya, dikutip dari Bloomberg.
Setiap tindakan yang diambil India untuk menghentikan pembelian minyak kelapa sawit dari Malaysia akan memukul jantung industri Negeri Jiran. Kelapa sawit merupakan ekspor pertanian terbesar Malaysia, sementara India adalah pembeli utamanya.
India membeli sekitar 3,9 juta ton minyak sawit antara Januari dan September, senilai sekitar US$2 miliar. Angka ini mencapai lebih dari dua kali lipat pengiriman untuk periode yang sama tahun lalu setelah India memangkas bea impor terhadap komoditas ini pada Januari 2019.
Komentar Mahathir tentang Kashmir juga memicu kegeraman di antara masyarakat India, dengan tagar #BoycottMalaysia menjadi tren di Twitter. Selain itu, warganet menyerukan untuk tidak melakukan perjalanan ke Malaysia dan menghindari perdagangan dengan negara tersebut.
Sebelum tensi India-Malaysia, sejumlah negara besar telah lebih dahulu bergumul dalam konflik perdagangan yang berlarut-larut. Jepang dan Korea Selatan berselisih mengenai sejarah pahit masa kolonisasi di Semenanjung Korea yang berujung pada pembatasan ekspor masing-masing.
Sementara itu, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang telah menggoyang pasar selama lebih dari setahun terakhir tetap menghantui ekonomi global terlepas dari beberapa progres yang dicapai.
“China dan AS sering menggunakan hubungan perdagangan sebagai alat kekuasaan. Tampaknya India juga memasuki permainan dimana perdagangan tidak hanya berdagang, tetapi juga merupakan senjata,” imbuh Chatterjee.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
