Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IBU KOTA BARU : SMI Akan Terlibat dalam Penyusunan Skema Pembiayaan

Proyek pembangunan infrastruktur yang diincar SMI adalah proyek dalam kewenangan pemerintah kota.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur masih bertindak sebagai observer dan fasilitator dalam skema rancangan proyek pembangunan infrastruktur calon ibu kota baru.

Setelah itu, perseroan akan terlibat di dalam penyusunan skema pembiayaan, terutama yang melibatkan creative finance.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad mengatakan bahwa perencanaan pembangunan ibu kota baru masih di ranah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Kami saat ini terlibat sebagai observer. Jadi, di dalam perencanaan nantinya akan didefinisikan gambaran dan rencana sumber dana. Ketika sudah jelas kami akan terlibat untuk memikirkan skema-skema pembiayaan terutama yang melibatkan creative finance," ujarnya pada acara PT SMI & Media Meet Up 2019, Kamis (10/10/2019).

Edward pun memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang diincar SMI adalah proyek dalam kewenangan pemerintah kota.

Menurutnya, sejumlah proyek yang kemungkinan akan digarap SMI adalah proyek perumahan, utilitas yang kewenangannya di daerah seperti penyediaan air minum, pengolahan air kotor, dan transportasi publik.

"Proyek-proyek tersebut seharusnya bisa dibuat skema yang lebih baik dan bisa melibatkan badan usaha. Infrastructure basic tersebut diharapkan skemanya lebih kreatif dan tidak terlalu membebani APBN [anggaran pendapatan dan belanja Nngara]," paparnya.

Pemerintah mengupayakan beragam alternatif pembiayaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur yang membutuhkan dana sekitar Rp486 triliun. Bappenas menyebutkan bahwa rencana pembiayaan pemindahan ibu kota mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dari kebutuhan biaya sebanyak itu, skema KPBU ditargetkan bisa mendanai sebesar Rp265,20 triliun (54,60 persen), dari APBN Rp93,50 triliun (19,20 persen), dan sisanya swasta Rp127,30 triliun (26,20 persen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper