Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

FLPP Bertambah 20.000 Unit, Ini Kata Asosiasi Pengembang

Sebelumnya, pengembang meminta agar Presiden Jokowi menambah anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan setidaknya untuk 80.000 rumah.
Pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo sudah menyetujui pertambahan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Meski tak sebanyak yang diminta pengembang, setidaknya tambahan itu sudah bisa jadi jalan keluar untuk menampung permintaan konsumen.

Sebelumnya, pengembang meminta agar Presiden Jokowi menambah anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) setidaknya untuk 80.000 rumah. Namun, ternyata Kementerian Keuangan sudah tidak bisa lagi melakukan APBN Perubahan.

Dengan demikian, Kementerian Keuangan hanya bisa menggelontorkan 20.000 unit kuota tambahan FLPP yang sudah mulai disalurkan melalui perbankan dan dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan tambahan kuota sebesar itu, Ketuan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa memang ada keterlambatan dalam mengabulkan tambahan kuota FLPP tersebut. Menurutnya, kuota itu sudah harus ditambah pada 2 bulan atau 3 bulan lalu.

“Sebenarnya untuk 20.000 ini, menurut saya, masih kurang. Namun, setidaknya jangan sampai juga terhenti [industri properti]. Jadi, ini setidaknya bisa jadi jalan keluar karena kita seminim-minimnya mengusulkan 30.000 sampai akhir tahun,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10/2019).

Junaidi mengharapkan supaya kuota tambahan sebanyak 20.000 unit itu bisa segera direalisasikan. Pasalnya, jika kuota terlalu lama keluar, walaupun ada tambahan 20.000 unit, hal itu tidak bisa terserap karena tahun ini hanya tingaal tersisa tidak sampai 3 bulan.

“Belum lagi menunggu proses kesiapan teman-teman pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah [MBR] sendiri karena realisasi KPR [kredit pemilikan rumah] kan itu butuh proses dan prosesnya itu kan enggak gampang,” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap agar tahun depan jumlah anggaran untuk FLPP bisa ditambah. Pasalnya, kebutuhan rumah subsidi masih sangat tinggi.

"Kami usulkan tahun depan itu [dari alokasi pemerintah rencananya] cuma 110.000 unit. Sementara, kebutuhannya 330.000 unit," kata Totok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Zufrizal

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper