Bisnis.com, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengakui mengejar rasio elektrifikasi 100 persen terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) pada 2020 masih cukup sulit. Penyebabnya, warga di daerah 3T kesulitan biaya untuk melakukan penyambungan listrik.
Adapun rasio elektrifikasi nasional hingga Desember 2018 memang telah mencapai 98,3 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengharapkan adanya kepedulian masyarakat, terutama dari pegawai PLN, untuk membantu penyambungan listrik masyakarat di 3T melalui program one man one hope. Dengan program tersebut, relawan dapat memberikan sumbangan yang dananya nanti digunakan untuk melakukan penyambungan listrik.
Setidaknya, untuk menyambung listrik sebesar 450 VA, satu rumah perlu membayar Rp734.000. Dana tersebut masih dinilai berat oleh masyarakat yang berada di kawasan 3T.
"Program Voluntary PLN mengajak partisipasi dari siapa saja yang ingin juga ikut berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang belum bisa tersambung listrik," kata Sripeni, Rabu (2/10/2019).
Selain persoalan penyambungan listrik dari rumah, investasi pembangkit hingga jaringan listrik juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi PLN. Apalagi, pembangunan pembangkit dan transmisi di daerah 3T yang dinilai tidak ekonomis secara bisnis.
Menurut Sripeni sebagai perusahaan yang bergerak di bidang public service obligation (PSO), PLN tetap bertanggung jawab untuk melakukan investasi, di daerah 3T sekali pun.
"PLN punya obligasi menyiapkan transmisi, tapi saudara-saudara di sana tidak mampu menyambung, banyak kerja sama tetapi gap masih besar," kata Sripeni.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meminta pegawai pemerintah maupun masyarakat luas memberikan bantuan sumbangan penyambungan listrik gratis karena masih ada sekitar 500.000 rumah yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik.
Menurut Jonan ada sekitar 500.000 rumah yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat,Jawa Timur, maupun Sumatra Selatan yang tidak mampu melakukan penyambungan listrik. Bahkan biaya Rp734.000 untuk penyambungan listrik dengan daya 450 Volt Ampere masih menyulitkan masyarakat.
"Ini kelihatannya persoalan sederhana yang sebelumnya tidak didorong besar-besaran. Kita harus upaya karena kalau bisa bantu sambung listrik gratis pahalanya menerus," kata Jonan.
Rasio elektrifikasi nasional hingga Desember 2018 memang telah mencapai 98,3 persen dengan komposisi 95,45 persen listrik dari PLN, non PLN 2,48 persen, dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 0,37 persen.
Daerah dengan rasio elektrifikasi di bawah angka nasional yakni Kepulauan Riau dengan rasio 88,47 persen, Sumatra Barat 91,83 persen, Sumatra Selatan 91,38 persen, Lampung 95,78 persen, NTB 89,10 persen, NTT 61,90 persen, Kalimantan Barat 87,28 persen, Kalimantan Utara 84,30 persen, Gorontalo 87,76 persen, Sulawesi Tengah 91,52 persen, Sulawesi Utara 89,58 persen, Maluku 90,28 persen, dan Papua 90,47 persen.
Pada 2019, target rasio elektrifikasi diharapkan menembus 99,9 persen.
Tahun ini Kementerian ESDM menargetkan pemasangan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) 2019 sebanyak 100.546 unit di 22 provinsi dengan biaya Rp321 miliar. Hingga 10 Juli 2019, telah tersalurkan 1.873 unit LTSHE.
Sementara itu, terkait Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dianggarkan sebesar Rp407 miliar, dibagi dalam dua kelompok dengan masing-masing target 5.950 unit dan 1.277 unit.
"Saya selalu percaya kebaikan yang kita lakukan suatu hari nanti pasti akan kembali ke kita," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
