Pelaku Industri Baja Minta Pemerintah Tak Longgarkan SNI

Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyatakan laporan Bank Dunia mengenai pelonggaran impor untuk menarik investasi berpotensi merugikan industri hulu nasional.
Andi M. Arief
Andi M. Arief - Bisnis.com 30 September 2019  |  11:05 WIB
Pelaku Industri Baja Minta Pemerintah Tak Longgarkan SNI
ilustrasi. - JIBI/Wahyu Darmawan

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyatakan laporan Bank Dunia mengenai pelonggaran impor untuk menarik investasi berpotensi merugikan industri hulu nasional.

Ketua Umum IISIA Silmy Karim mengatakan perwakilan investor dari Jeang dan Korea khawatir pelonggaran impor akan mencederai investasi yang sudah ditanamkan di Indonesia. Menurutnya, usulan pelonggaran impor untuk menarik investasi adalah langkah yang baik, tetapi harus memperhatikan sektor industri yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.

“Kalau inspeksi pre-shipment dan rekomendasi teknis dihilangkan, industri nasional akan terancam karena ini adalah bagian dari fungsi pembinaan fungsi pembinaan Kementerian Perindustrian,” katanya kepada Bisnis pekan lalu.

Silmy mengatakan standar nasional Indonesia (SNI) menjadi faktor penting bagi industri baja sebagai barrier teknis dalam mengadang produk impor. Selain itu, SNI di industri baja berlaku sebagai regulasi yang melindungi keselamatan konsumen dari produk baja berkualitas rendah.

Silmy menilai rekomendasi impor dan SNI merupakan sistem kontrol yang menjaga pangsa industri lokal di pasar domestik yang kini semakin tergerus.

Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan baja impor berkontribusi sebesar 6,45% dari total impor atau setara dengan US$10,25 miliar. Adapun, hingga semester I/2019 volume baja impor tumbuh 13% secara tahunan menjadi 3,2 juta ton.

Alhasil, utilitas pabrikan baja nasional saat ini berada di level terendah selama beberapa tahun terakhir yakni di kisaran 30%--40%.

Dampak pelonggaran impor bagi industri baja nasional adalah kepailitan yang berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran, percepatan deindustrialisasi, pelebaran defisit neraca berjalan, penurunan penerimaan negara, dan penurunan minat investasi pada industri baja.

Silmy menyarankan agar pemerintah tidak menerima masukan bank dunia tanpa analisa lebih lanjut. “Kita yang lebih tahu urusan [industri] dalam negeri,” katanya.

“Jika sistem atau cara [impor] belum baik, kita perbaiki dengan teknologi informasi terkini. Bukan berarti harus dihilangkan kewenagannya. Bahaya.”

Silmy menyampaikan hal-hal detail dalam industri baja seperti SNI harus diperhatikan. Silmy mengatakan bahwa jangan sampai standar baja hulu mewajibkan agar ketebalan produksi baja canai minimal 2,0 milimiter, tetapi standar pada baja hilir adalah 1,5 milimeter.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
industri baja

Editor : Galih Kurniawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top