Bisnis.com, JAKARTA — Kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Pertamina (Persero) dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar bagi nelayan akan diimplementasikan melalui sejumlah program.
Salah satunya adalah dengan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di berbagai sentra kelautan dan perikanan terpadu (SPKT).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebutkan kerja sama ini akan dimulai di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Hal ini lantaran di provinsi tersebut terdapat setidaknya lima SKPT, yakni SKPT Morotai, Saumlaki, Biak, Timika, dan Merauke.
“Tujuan SKPT ini untuk mempercepat geliat perekonomian yang bisa didapatkan dari perikanan dan kelautan di titik-titik terdepan perbatasan kita dengan negara lain. Laut Maluku dan Papua ini memiliki potensi dengan nilai jual yang tinggi sehingga dibutuhkan dukungan BBM,” tutur Brahmantya melalui keterangan resmi, Kamis (26/9/2019).
Kendati demikian, dia mengingatkan pemenuhan atau penambahan kuota BBM di berbagai wilayah juga harus dibarengi penilaian dengan asas kehati-hatian sehingga seimbang dengan pengawasan.
“Apakah betul ada kebutuhan tambahan? Kami di KKP mengelola data nelayan 30 gross ton ke atas, yang 10-30 gross ton dicatat di provinsi. Nah, data-data ini bisa Pertamina pakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan untuk memastikan apakah benar ada kebutuhan tambahan kuota sehingga benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Selain ketersediaan BBM, lanjutnya, masyarakat pesisir juga membutuhkan beberapa dukungan lainnya dari Pertamina seperti pendingin ramah lingkungan musicool.
Pasalnya, kebutuhan pendingin penyimpanan ikan di berbagi pelabuhan perikanan selama ini masih menggunakan bahan freon yang disebut tidak ramah lingkungan.
“Kita lakukan sosialisasi bersama, produknya dalam negeri. Namun satu hal, kalau masyarakat, pengusaha cold storage, pengusaha perikanannya sudah cocok, barangnya harus ada terus karena sustainability of supply itu menjadi kunci dan juga ketersediaan agen-agen yang menjual barang-barang tersebut,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta Pertamina membantu suplai pelumas bagi mesin kapal seperti motor ketinting dan motor tempel lainnya.
Jika diperlukan, Pertamina dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membangun jetty (dermaga) maupun single point mooring/SPM (buoy terapung yang berlabuh di lepas pantai).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
