Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) menilai hingga saat ini, belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai pengembangan energi.
Ketua Umum METI Surya Darma menilai pemerintah masih menginginkan pengembangan energi yang murah. Selama energi untuk pembangkitan tersebut mampu menghasilkan biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan yang murah, menjadi tidak masalah untuk dikembangkan.
Di sisi lain, masyarakat meminta energi yang bersih. Contohnya, sebelum blackout melanda Jawa bagian barat pada 4 Agustus 2019 lalu, masyarakat Jakarta diributkan dengan polusi udara yang menyalahkan penggunaan batu bara sebagai pembangkitan.
Menurutnya, energi listrik memang harus murah untuk dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Indonesia bisa mencontoh India dalam menghasilkan energi murah, yakni melalui penerapan reverse auction atau lelang berlawanan.
Dengan skema tersebut, lelang dilakukan dengan cara mencari harga penawaran yang serendah-rendahnya. Adapun industri menginginkan harga jual yang berkeadilan lantaran dalam melakukan investasi perlu menghasilkan return yang memadai.
"Sementara pemerintah tidak melihat ini. Pemerintah melihat dari sisi BPP, ini belum ada kesamaan," katanya, Rabu (25/9/2019).
Baca Juga
Menurutnya, wacana merealisasi energi baru terbarukan (EBT) bukan hal baru di Indonesia. Sejak 1973 atau krisis energi terjadi, Indonesia telah menghasilkan kesimpulan untuk menggunakan EBT. Istilah yang dipakai saat itu adalah diversifikasi energi.
Adapun saat itu panas bumi dan air menjadi pilihan pengembangan pembangkitan di Indonesia. Selain itu, gas menjadi energi selanjutnya yang akan dimanfaatkan untuk pembangkitan.
Sebaliknya, kedudukan minyak bumi saat itu sama dengan nuklir sekarang, yakni menjadi opsi terakhir pengembangan energi untuk pembangkitan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
