Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas) berharap pengendalian konsumsi solar bersubsidi dapat meminimalkan potensi jebolnya kuota BBM bersubsidi.
Sebelumnya, BPH Migas memproyeksikan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi jebol sekitar 800.000 kiloliter (KL) sampai dengan 1,4 juta KL pada 2019.
Tahun ini, berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, volume JBT ditetapkan sebanyak 15,11 juta KL yang terdiri dari solar sebanyak 14,5 juta KL dan minyak tanah sebanyak 610.000 KL. Volume kuota JBT tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan kuota 2018 sebanyak 15,62 juta KL.
Henry mengatakan upaya pengendalian ini bukan hal baru mengingat sejak 2 tahun ke belakang pemerintah tidak melakukan revisi APBN. Hanya saja, karena disparitas harga produk subsidi dan nonsubsidi yang lebar, terjadilah permintaan yang tinggi untuk BBM murah tersebut.
“Kami kan menjalankan apa yang diputuskan pemerintah. 3 bulan lalu kami sudah prediksi [kuota subsidi BBM jebol]. Kalau pola ini sudah pernah kita lakukan,karena 2017 dan 2018 juga tidak ada APBN-P,” ujarnya.
Hingga Juli lalu, BPH Migas mencatat ada 10 provinsi yang mengalami konsumsi di atas kuota yang ditetapkan. Di antara 10 provinsi tersebut patut diduga ada penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
Misalnya di Kalimantan Timur sebesar 124,6% rerata per bulannya, diikuti Kepulauan Riau sebesar 119,9%, Lampung 113%, Riau 111%, Sulawesi Tenggara 109,4%, Sulawesi Barat 109,2%, Sumatra Barat 108,8%, Sulawesi Selatan 108,8%, Jawa Timur 108,7%, serta Bangka Belitung 108,3%.
Adapun realisasi penyaluran BBM bersubsidi sepanjang Januari 2019-Agustus 2019 sebanyak 10,84 juta KL atau 71,73% dari total 15,11 juta KL. Realisasi penyaluran solar sebanyak 10,48 juta KL, dan minyak tanah 354.467 KL.
Sementara itu, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau premium sebanyak 7,96 juta KL atau 72,32% dari kuota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
