Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengaku telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan sejumlah mitra dalam melakukan penyaluran atau midstream gas untuk pembangkitan tetapi prosesnya hingga saat ini belum berjalan maksimal.
Adapun penyaluran gas ini sebelumnya mencakup pasokan liquefied natural gas (LNG), fasilitas penampungan dan regasifikasi, kapal, jetty, hingga pipa.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan saat ini distribusi gas masih dilakukan oleh anak usaha PLN yakni PLN GG. Sementara itu, meskipun sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah mitra, pengerjaannya hingga saat ini belum berjalan.
Sejumlah mitra yang diajak bekerja sama oleh PLN mulai dari PGN, PLN Gas & Geothermal (PLN GG) yang merupakan anak usaha PLN, Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang (METI), dan Nusantara Regas.
Padahal, apabila dibandingkan dengan menggunakan mitra, pengerjaan distribusi gas yang dilakukan anak perusahaan sendiri biayanya menjadi jauh lebih mahal.
“Ah, banyak [kerja sama midstream dengan PGN, PLN GG, METI, Nusantara Regas], tetapi gak datang-datang, sudah akhirnya kita kerjakan sendiri,” katanya.
Di sisi lain, kebutuhan gas untuk pembangkitan juga meningkat seiring rencana gasifikasi sejumlah mesin pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), maupun PLTG.
Selain itu, 3 PLTGU yang ada di Jakarta yakni PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Priuj juga dioptimalkan sebagai beban dasar pasca blackout 4 Agustus 2019 lalu.
Dengan kondisi tersebut, PLN menargetkan akan membutuhkan 49 cargo LNG hingga akhir 2019. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah maupun berkurang tergantung kebutuhan pembangkitan.
“Kan, tidak jadi itu minyak [kurang efisien], itu yang ramai, makanya gasifikasi. Lebih murah gas. 1 kwh bisa butuh 1 perak jika pakai PLTU, kalau pakai gas 3 perak dan bahan bakar minyak 6 perak,” katanya.
Adapun pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik melalui peraturan menteri (permen) ESDM Nomor 45 Tahun 2017. Dalam beleid tersebut, harga gas bumi di mulut sumur dipatok paling tinggi 8% dari harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP). Sedangkan, harga LNG dipatok senilai 14,5% dari ICP.
PLN menginginkan mitra penyaluran gas yang tepat agar harga gas di pembangkitan tidak melebihi permen tersebut sehingga efisiensi bisa dilakukan.
PLN pun mendorong pemerintah untuk menerapkan harga gas Domestic Market Obligation (DMO) untuk pembangkitan karena biaya distribusi yang cukup mahal.
PLN mengharapkan dapat memperoleh harga gas yang lebih murah. Apalagi tarif pengangkutan gas bumi (toll fee) sangat berpengaruh dengan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).
“Kita tidak minta price cap gas, asal tarif adjust dilepas, mau tidak customer? Kan, langsung jawab tidak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
