Bisnis.com, JAKARTA – Upaya untuk mendorong pemanfaatan bahan baku plastik daur ulang (recycle content) bagi perusahaan lokal menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan di sektor pengelolaan sampah.
Trijono Prijosoesilo, Steering Committee Asosiasi Kemasan dan Daur Ulang Untuk Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia (PRAISE Indonesia), menjelaskan recycle content telah menjadi perhatian para pelaku usaha multinasional sejak lama. Peningkatan kandungan bahan baku daur ulang pada produk pun menjadi keharusan bagi para pelaku usaha tersebut.
Namun, dia mengakui sejauh ini pemanfaatan itu belum masif digalakkan oleh pelaku usaha lokal. Menurutnya, perlu upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas pemanfaatan tersebut.
“Kami melihat bagaimana pemerintah bisa mendorong terciptanya industri yang pemakai plastik daur ulang,” ujarnya, Kamis (19/9/2019).
Trijono menilai upaya itu harus sejalan dengan perbaikan sistem manajemen sampah. Pasalnya, pemanfaatan bahan baku daur ulang harus memenuhi skala ekonomi bagi pelaku usaha.
Tujuan itu, katanya, sulit tercapai bila harga bahan baku plastik daur ulang justru menyebabkan biaya produksi pelaku usaha di sektor plastik meningkat.
“Skala ekonominya harus masuk akal. Ada faktor biaya yang nantinya memengaruhi persaingan produk di pasar. Jadi, bagiamana sistem dibangun agar raw material itu tidak beda jauh dengan virgin material.”
Trijono mengatakan Indonesia bisa belajar dari sejumlah negara terkait penerapan sistem manajemen sampah yang lebih efisien dan efektif. Jerman dan Taiwan, katanya, bisa menjadi benchmark bagi implementasi circular economy.
Wartono Sukardi, HRDGA, HSE, MR & Project Development PT Polindo Utama, mengatakan para pelaku industri daur ulang berharap ada dukungan dari pemerintah terkait pemanfaatan bahan baku plastik daur ulang. Pemerintah, bisa menerapkan batasan minimum pemanfaatan itu.
Dengan begitu industri daur ulang bisa bertumbuh dan kehidupan para pemulung akan lebih sejahtera.
“Ada mimpi yang belum terwujud. Kapan pemerintah membuat sebuah regulasi yang mewajibkan industri plastik nasional ini minimal content 30%. Itu Pemerintah menggaungkan daur ulang, tapi pasar tidak dibuka, itu nonsense,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
