Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemindahan Ibu Kota Bakal Dorong Lahirnya Pengusaha Properti Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada banyak peluang bisnis yang bisa digarap para pengembang di ibu kota yang baru nantinya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019)./ANTARA-Aditya Pradana Putra
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Selasa (30/4/2019)./ANTARA-Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur bisa membantu menggairahkan sektor properti yang saat ini tengah lesu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada banyak peluang bisnis yang bisa digarap para pengembang di ibu kota yang baru nantinya.

Dia menuturkan, peluang bisnis di ibu kota yang baru cukup menjanjikan, karena ada sekitar 1,5 juta masyarakat yang tinggal di kawasan ibu kota baru dengan total luas lahan mencapai 40.000 hektare.

Selain itu, dia menyebut upaya pemindahan ibu kota baru bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha properti baru, karena melihat peluangnya yang cukup menjanjikan.

“Pengusaha yang tadinya tidak bergerak di sektor properti bisa tertarik terjun ke sektor properti karena melihat peluang bisnis di ibu kota baru cukup bagus,” ujarnya di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kadin bidang Properti, Rabu (18/9/2019).

Dia menuturkan, pihaknya memang bakal mendorong keterlibatan swasta, khususnya para pengembang dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Hal itu dilakukan karena keterbatasan dana dari APBN untuk menjalankan rencana tersebut.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, total kebutuhan investasi untuk pemindahan ibu kota baru berkisar Rp466 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 19m2 persen diantaranya atau Rp89,4 triliun akan dipenuhi dari APBN. Kemudian, sekitar 54,4 persen atau Rp253,4 triliun didanai dari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan 26,4 persen sisanya atau Rp123,2 triliun akan dipenuhi dari swasta dan BUMN.

Bambang menjelaskan, pemerintah juga akan melibatkan pengembang dalam pembangunan rumah dinas bagi para aparat sipil negara (ASN). Selain itu, pemerintah juga akan menawarkan paket-paket pembangunan yang dianggap menarik untuk swasta.

“Kami masih kaji apa saja insentif-insentif yang dibutuhkan untuk bisa menarik minat swasta. Salah satu yang akan kami lakukan adalah menawarkan paket-paket pembangunan yang tanahnya sudah siap,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan Bappenas saat ini masih berupaya merampungkan penyusunan rencana induk atau masterplan dan payung hukum untuk pembangunan ibu kota baru. Proses tersebut ditargetkan rampung pada tahun depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper