Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Bakal Koreksi Anggaran Pemindahan Ibu Kota

Menurut Rudy, anggaran itu masih berupa asumsi atas pemindahan di tiga kandidat sebelumnya yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Akhir tahun ini, pemerintah akan meluncurkan anggaran pasti untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menjelaskan, sampai dengan sebelum pengumuman pemilihan ibu kota, prakiraan kebutuhan investasi pemindahan mencapai Rp466 triliun.

Menurut Rudy, anggaran itu masih berupa asumsi atas pemindahan di tiga kandidat sebelumnya yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Kita siapkan 3 skema besar, APBN dan swasta akan terlibat. Macamnya mekanisme di KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha] itu kan banyak, anggaran yang kita siapkan biayanya juga berbasis 3 alternatif lokasi itu,” ujar Rudy di Hotel Borobudur, Selasa (10/9/2019).

Dia menyatakan, target pematangan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota dipastikan selesai akhir tahun ini. Dengan demikian masterplan pemindahan ibu kota akan lebih pasti utamanya untuk menarik investasi dari swasta.

Sebelumnya, Bappenas sudah mengajukan rencana anggaran pemindahan ibu kota untuk dimasukkan dalam RAPBN 2020. Namun, jumlahnya tidak besar karena rencana pada 2020 masih pada tahap persiapan awal.

Bisnis.com mencatat, total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun.

Sampai dengan 20 Agustus 2019, Bappenas menjabarkan nilai total pembiayaan ibu kota sekitar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper