Pemerintah Siapkan 2 Jurus Pamungkas untuk Pikat Investasi

Dua omnibus law yakni terkait dengan perizinan yang akan memangkas rantai regulasi dan satunya lagi terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan. Untuk yang terakhir, pemerintah telah berulangkali memaparkannya ke publik.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 September 2019  |  10:49 WIB
Pemerintah Siapkan 2 Jurus Pamungkas untuk Pikat Investasi
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Persekonomian Iskandar Simorangkir membuka Forum Digital Indonesia-Australia, di Jakarta, Rabu (31/1). - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Kekalahan Indonesia dalam memperebutkan investor membuat pemerintah menyiapkan jurus pamungkas. Tak tanggung-tanggung dua omnibus law disiapkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Dua omnibus law yakni terkait dengan perizinan yang akan memangkas rantai regulasi dan satunya lagi terkait dengan ketentuan dan fasilitas perpajakan. Untuk yang terakhir, pemerintah telah berulangkali memaparkannya ke publik.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonohmi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengakui bahwa insentif fiskal bukanlah satu-satunya instrumen yang bisa membuat Indonesia ramah investor.

Oleh karena itu, pemerintah tengah membenahi berbagai persoalan mulai dari pembebasan lahan, infrastruktur, penyederhanaan, percepatan perizinan di pusat maupun daerah, hingga sumber daya manusia yang berkualitas.

"Makanya ini kita benahi dengan mengajukan omnibus law yakni mencabut pasal-pasal dari semua undang-undang yang menghambat percepatan perizinan," kata Iskandar kepada Bisnis.com, pekan lalu.

Iskandar menjelaskan bahwa saat ini omnibus law terus dibahas dan tengah dalam proses harmonisasi antara kementerian. "Omnibus law itu topiknya tentu perizinan usaha yang didalamnya termasuk investasi," tegasnya.

Seperti diketahui, penggunaan kebijakan omnibus law berkali-kali dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Konsep ini memang tidak pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, sehingga merupakan satu terobosan pemerintah saat ini yang akan diambil. Namun, praktik kebijakan ini pernah dilakukan disejumlah negara seperti Amerika Serikat.

Adapun Presiden Joko Widodo Widodo menyatakan pertumbuhan ekonomi global sedang melambat dan kemungkinan terjadinya resesi makin besar.
Jokowi berharap perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta dampak dari resesi itu bisa dihindarkan oleh Indonesia. Menurutnya, jalan yang paling cepat untuk mengantisipasi kemungkinan resesi itu adalah penanaman modal asing (FDI).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
investasi

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top