Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Petroleum Association (IPA) menilai pemerintah telah memberikan dukungan dengan menghadirkan kebijakan pro bisnis serta keringanan fiskal dalam sektor hulu minyak dan gas bumi.
Louise M. McKenzie, Pejabat Presiden IPA mengatakan regulasi dan perizinan semakin sederhana. Contoh kebijakan tersebut antara lain pembukaan akses data migas serta insentif perpajakan.
Menurutnya, dua kebijakan tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan industri.
“Kita merasakan banyak capaian dari pemerintah Indonesia, mulai dari kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal yang pro pertumbuhan, serta fokus yang baik pada kebijakan di bidang migas oleh Kementerian ESDM,” ujarnya di sela-sela pembukaan The 43rd IPA Convex 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/9/2019).
IPA juga mengapresiasi keputusan pemerintah tentang persetujuan revisi rencana pengembangan (plan of development/POD) blok Masela dan perpanjangan kontrak blok Corridor menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga diketahui telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah demi mendukung peningkatan daya saing industri migas nasional. Dengan demikian, dapat tercipta peningkatan eksplorasi dan optimasi produksi guna ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.
“IPA siap meneruskan kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat Indonesia, dan stakeholders lainnya guna bersama-sama menarik investasi dan meningkatkan produksi migas nasional,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
