Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar skema pembiayaan untuk sektor transportasi disetarakan dengan sektor infrastruktur.
Komite Tetap Kadin Perhubungan Bidang Perhubungan Laut Nova Y. Mugijanto mengatakan para pelaku usaha di sektor transportasi membutuhkan skema pembiayaan seperti di sektor infrastruktur yang memiliki tenor panjang dan suku bunga kompetitif.
"Saat ini skema pembiayaan bagi sektor transportasi nasional masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi," katanya dalam focus group discussion bertema Mewujudkan Transportasi Umum yang Andal, Efisien, dan Berdaya Saing melalui Skema Pembiayaan Infrastruktur, Selasa (3/9/2019).
Padahal, lanjut dia, jenis usaha di sektor transportasi merupakan sektor usaha padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang.
Kadin mengusulkan agar angkutan barang dan penumpang dapat dimasukkan sebagai pendanaan infrastruktur seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 100/PMK 010/2009.
Beleid itu sejauh ini membatasi objek pembiayaan infrastruktur transportasi pada pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan sektor transportasi memerlukan jaminan pembiayaan yang memadai untuk mewujudkan transportasi umum yang andal, efisien, dan berdaya saing. Penyediaan dana itu diperlukan baik untuk investasi transportasi maupun sarana-prasarana pendukung.
"Pengembangan sistem transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing, akan serta-merta menstimulus pembangunan di bidang ekonomi," ujarnya.
Menurut dia, penyelenggaraan transportasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti implementasi kebijakan yang bersifat parsial. Pembangunan infrastruktur moda transportasi serta sarana dan prasarana pendukungnya serta pengoperasiannya belum terintegrasi dengan baik, bahkan terkesan tumpang-tindih.
Tantangan lainnya, lanjut Carmelita, adalah ketidakharmonisan antara kebijakan sektor transportasi dengan sektor lainnya.
Dia memberi contoh, kebijakan industri mobil dan sepeda motor yang terus menggenjot produksi untuk dipasarkan di dalam negeri menjadi kontraproduktif dengan kebijakan transportasi yang mengutamakan angkutan umum untuk mengurangi kongesti di jalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
