Investor dan BUMN Harus ‘Gandengan Tangan’ dalam Pemindahan Ibu Kota

“Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota Negara baru ini sangat besar sekitar Rp486 Triliun sementara kemampuan APBN sangat terbatas maka tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” ujar Said yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian tersebut kepada wartawan, Selasa (27/8).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  16:23 WIB
Investor dan BUMN Harus ‘Gandengan Tangan’ dalam Pemindahan Ibu Kota
Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Mengingat anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menelan biaya sangat besar maka sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan untuk mendanai pemindahan tersebut.

Demikian dikemukakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menanggapi pengumuman Presiden Jokowi soal rencana pemindahan ibu kota tersebut.

“Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota Negara baru ini sangat besar sekitar Rp486 Triliun sementara kemampuan APBN sangat terbatas maka tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” ujar Said yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian tersebut kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).

Sinergi antara investor dengan BUMN untuk mendanai pemindahan ibu kota, ujar Said, diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan ibu kota baru tersebut, mulai dari insfrasruktur, istana kepresidenan hingga institusi negara lainnya.

“Saya kira, kolaborasi investor dan BUMN kita menjadi kunci menyukseskan pemindahan ibu kota negara,” katanya.

Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.

Selain tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare, pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021 dengan Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024.

Said mengapresiasi keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ini. Namun dia berharap agar pemerintah terbuka dan mengumumkan kepada masyarakat atas hasil kajian pemindahan ibu kota Negara sampai pada detil teknis serta pengaruhnya terhadap terhadap lingkungan. Langkah  ini penting agar masyarakat ikut berpartisipasi atas jalannya program pembangunan ibu kota baru.

“Karena sudah melalui kajian yang mendalam dari berbagai aspek, baik keamanan, politik dan budaya oleh Bappenas maka pilihan ibu kota baru di Penajam Paser dan Kutai Kartenegara layak mendapat apresiasi,” tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top