Bisnis.com, JAKARTA – Regulasi masih menjadi pertimbangan utama bagi investor jika ingin melakukan ekspansi usaha di ibu kota baru.
Kepala Deputi Kerjasama Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wisnu Wijaya Soedibjo menyatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur belum bisa memberi prakiraan pada kondisi investasi ke depan. Namun, pertimbangan awal bagi investor membangun usaha di suatu tempat adalah kemudahan regulasi dan ketersediaan infrastruktur.
“Investor tidak masalah dengan ibu kota pindah dari Jakarta ke Kaltim, mereka lebih memperhatikan soal perizinan, usaha yang terintegrasi, cepat, dan mudah disediakan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Wisnu kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).
Menurut Wisnu, ketersediaan akses infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan adalah prasyarat untuk membangun bisnis.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui unit Pembiayaan Investasi Non Anggatan Pemerintah (PINA) bertugas menjajaki investor untuk terlibat pembiayaan ibu kota baru.
Chief Executive Office Pembiayaan Investasi non-Anggaran Pemerintah atau PINA Eko Putro Adijayanto mengatakan untuk pembiayaan ibu kota sekitar Rp486 triliun, PINA bisa terlibat pada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta.
Saat ini terdapat dua skema yang sedang digodok utamanya tentang pengelolaan aset kantor pemerintah di DKI Jakarta. Nantinya pengelolaan aset ini kantor pemerintah akan disewakan kepada investor, sehingga negara mendapat pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Oleh sebab itu PINA akan menjadi mediator untuk memberi informasi mengenai ibu kota negara kepada calon investor. Misalnya saja tentang apa saja yang bisa dilakukan investor dalam memanfaatkan aset terbangun di DKI Jakarta.
Untuk pembangunan ibu kota baru, Eko Putro juga menyatakan pihaknya bertugas menjajaki investor. Salah satunya dalam rangka merealisasikan pembangunan ibu kota berstatus forest city. Beberapa contoh, PINA juga menjajaki investor sektor energi untuk merealisasikan renewable energy di ibu kota baru.
"Nanti ibu kota baru itu kan forest city, sistem renewable berjalan dengan baik, polusi rendah, dan ini mempengaruhi produktivitas maka dampak sosialnya besar," ujar Eko Putro.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan dari total kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, APBN hanya 19,2% atau sekitar Rp93,5 triliun. Untuk KPBU ditargetkan porsinya 54,6% atau Rp265,2 triliun. Sisanya untuk swasta persentasenya 26,2% dengan nilai investasi Rp127,3 triliun.
Bappenas memprediksi total pembiayaan ibu kota sekitar Rp486 triliun. Mayoritas porsi pembiayaan mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp265,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
