Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah mencocokkan waktu pemindahan Ibu Kota dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan para pemangku kepentingan harus mengantisipasi adanya resesi. Pasalnya, beberapa negara maju sudah memiliki tanda-tanda resesi seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.
"Jadi, pemerintah perlu banyak melakukan pembenahan dan reformasi. Dari sisi anggaran, seberapa jauh kesiapan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2019).
Shinta berharap pemindahan Ibu Kota akan membuat terjadinya desentralisasi ekonomi ke kota-kota besar dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Jakarta dapat menjadi sentra ekonomi yang efisien dan spesifik dengan berkurangnya kemacetan dan demonstrasi berskala besar.
Selain itu, persebaran tenaga kerja terampil dan terdidik akan semakin merata. Alhasil, biaya mutasi tenaga kerja akan semakin rendah.
"Kuncinya ada di transisi yang smooth. Perpindahan fungsi kantor-kantor pemerintah harus dilakukan bertahap dengan periode transisi yang cukup berjenjang dan jadwal yang jelas bagi pelaku industri," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengatakan perpindahan tersebut tidak akan berdampak banyak pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pasalnya, mayoritas pasar TPT berada di Pulau Jawa.
"Tidak akan pindah [pasarnya], yang di Kalimantan kebanyakan juga beli ke Tanah Abang," katanya kepada Bisnis.
Adapun Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menyampaikan perpindahan tersebut akan menimbulkan pasar baru, tetapi tidak signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
