Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah mendukung iklim dunia usaha dengan menyediakan biaya energi yang terjangkau serta suku bunga kredit yang kompetitif.
Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tarif energi di dalam negeri memang bukan yang termurah di Asia Tenggara. Menurutnya, walaupun perbedaan tarif hanya 1 sen—2 sen, hal tersebut dapat mendistorsi daya saing pada industri padat modal dan padat energi secara signifikan.
“Kita punya masalah konektivitas industri hulu-hilir. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti over-regulation, minimnya adopsi teknologi, iklim yang tidak kondusif untuk R&D, sampai keterbatasan-keterbatasan terhadap economic of scale,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Selain tingginya tarif energi, suku bunga yang dikenakan pada industri pengolahan pun cukup besar. Shinta pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan skema perkreditan khusus untuk industri kecil dan menengah (IKM).
Skema yang dimaksud adalah penyesuaian bunga dan jaminan dengan kemampuan masing-masing IKM di dalam negeri. Shinta menilai sektor perbankan di dalam negeri terlalu prudent. Hal tersebut membuat pembiayaan kepada IKM menjadi sulit.
“Terlebih lagi gradasi suku bunga pinjaman untuk industri mikro-kecil ke industri menengah dan dari industri menengah ke besar terlalu jauh sehingga menghambat pertumbuhan usaha itu sendiri. Ini perlu disesuaikan apabila mau IKM tumbuh untuk mendukung daya saing nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai rendahnya kualitas energi listrik yang diberikan oleh PLN menjadikan kepastian proses produksi industri petrokimia rendah.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono berharap PLN agar meningkatkan kualitas kepastian aliran ke level 99,99%.
“[Blackout] kemarin itu kacau balau. Setelah [proses] mitigasi risiko ternyata terlalu gampang untuk [PLN] bisa blackout se-pulau Jawa. Kualitasnya baru bisa menjamin 96%, artinya masih ada kemungkinan empat kali mendadak,” katanya kepada Bisnis.
Fajar mengemukakan PLN telah memiliki teknologi untuk memenuhi permintaan asosiasi. Namun menurutnya, PLN belum berniat untuk menggunakan teknologi tersebut secara masif untuk meningkatkan kepastian aliran listrik tersebut.
Sebelumnya pelaku industri menilai peningkatan tarif gas akan memperburuk daya saing produk manufaktur di pasar lokal maupun global. Selain tingginya tarif yang ditetapkan, kualitas komponen utama proses produksi pun masih menjadi momok yang belum diselesaikan.
Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyatakan permohonan pada pemerintah agar menurunkan tarif gas seperti yang dituliskan pada Peraturan Presiden (Perpres) No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam arahan tersebut, harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna dan harga lebih tinggi dari US$6 MMBTU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
