Bisnis.com, JAKARTA – Geliat investasi di ibu kota baru, Provinsi Kalimantan Timur diprediksi hanya terbatas pada sektor konstruksi dan properti.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan pada tahun pertama pembangunan ibu kota baru, sektor properti dan konstruksi akan banyak menggeliat di Bumi Etam.
Menurut Andry, PP Properti dan Wika Beton sudah akan membangun pusat produksi di Kalimantan dengan tujuan mempercepat perpindahan pusat pemerintahan ini.
“Selain itu, setelah pembangunan selesai, investasi yang akan berkembang adalah subsektor restoran, hotel, dan pariwisata,” ujar Andry kepada Bisnis.com, Senin (26/8/2019).
Dia menyatakan secara umum tren investasi khususnya untuk foreign direct investment (FDI) di Kaltim mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir akibat pelemahan harga komoditas batu bara. Dengan kondisi yang membaik, kini realisasi FDI di Kaltim pada kuartal II/2019 sudah mencapai US$164 juta atau meningkat 33,42% atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Andry memprakirakan, bagi Kaltim pemindahan pusat pemerintahan ini tak terlalu besar efeknya terhadap geliat investasi di lokasi tersebut. Dampak perlambatan ekonomi global akibat perang dagang AS-China membuat lemahnya harga batu bara akan lebih memberi efek pada Kaltim.
“Selain itu juga harga minyak yang fluktuatif akan memberi imbas bagi Kaltim mengingat wilayah Kutai Kertanegara adalah wilayah yang mengandalkan ekspor minyak, dan Samboja merupakan daerah penghasil minyak dan gas alam,” paparnya.
DAMPAK KE PULAU LAIN
Peneliti Indef bidang Makroekonomi dan Keuangan M. Rizal Taufikurahman menyatakan sentimen positif untuk menanam investasi di Kaltim akan meningkat seiring dengan pengumuman pemindahan ibu kota. Dia menilai provinsi lain yang juga akan menerima dampak positif adalah hasil pemekaran Kaltim yaitu Provinsi Kalimantan Utara, tetapi tidak ke sejumlah provinsi atau pulau lain di sekitar Kalimantan.
“Namun dampak terhadap semua provinsi selain dua itu, kinerja investasi menurun dengan nilai yang bervariasi,” ujar Rizal.
Dia menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur alhasil tidak menjadi pendorong besar bagi PDB riil utamanya melalui investasi. Kondisi ini membuat rencana pemindahan ibu kota pemerintahan belum tentu merugikan tetapi juga tidak menguntungkan.
“Hanya saja ini berdampak signifikan pada PDRB Kalimantan Timur,” tutur Rizal.
Menurut Rizal, bagi DKI Jakarta secara khusus akan ada potensi penurunan PDRB riil sampai 0,03%, serta menurunnya investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
