Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Diminta Pacu Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta pemerintah meningkatkan hilirisasi minyak kelapa sawit dan menyederhanakan proses produksi.
Minyak sawit/Istimewa
Minyak sawit/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta pemerintah meningkatkan hilirisasi minyak kelapa sawit dan menyederhanakan proses produksi.

Asosiasi menilai kedua hal tersebut dapat menaikkan harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan daya saing produk hilir CPO.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga mengusulkan agar pemerintah mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/2019 terkait pengenolan dana pungutan (DP) kelapa sawit dan menormalkan DP sawit dengan pemberlakuan PMK No, 81/2018 kembali.

“Dengan DP-nya Rp0, orang berbndong-bondong jual saja crude [CPO]. Maka, crude yang meningkat pada 2019 ini. Perkiraan saya kalau dilihat rasio penjualan CPO terhadap produk hilir akan meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat PMK No.128/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang mendorong semangat hilirisasi. Dia mengatakan beleid tersebut membuat kapasitas terpasang industri minyak nabati nasional melesat 129,16% pada 2016 menjadi 55 juta ton/ tahun dari akhir 2011 sebesar 24 juta ton/tahun.

Selain itu, komposisi ekspor produk hilir meningkat 38,88% menjadi 21 juta ton pada 2012 dari tahun sebelumnya 15,12 juta ton. Dengan kata lain, komposisi ekspor minyak nabati terhadap total ekspor CPO dan turunnya meningkat dari 54% menjadi 71%.

Sahat mengatakan hilirisais industri kelapa sawit dengan meningkatkan utilitas kapasitas produksi juga dapat meningkatkan harga CPO. Pasalnya, utilitas kilang-kilang CPO di negara tujuan ekspor telah berada di posisi maksimal.

Di sisi lain, fasilitas fraksionasi untuk mengolah CP menjadi turunannya jarang ditemukan di negara tujuan ekspor. Negara-negara tujuan ekspor mencoba mensubstitusi kebutuhan CPO dengan rapeseed dan sunflowerseed. “Mereka membutuhkan minyak RBD [refined, bleached, & deoderised] Palm Kernel Olein. Ini yang tidak dibaca regulator,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Andi M. Arief
Editor : Galih Kurniawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper