Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah menggelontorkan Rp1 triliun ke BUMN melalui penanaman modal negara untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dikhawatirkan hanya makin membebani APBN.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan, terobosan melalui merger dan akuisisi (M&A) perusahaan minyak luar negeri baik lokal maupun multinasional perlu dikaji.
Terutama karena masih ada 4 opsi yakni menugaskan PT Pertamina (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), membentuk special mission vehicles (SMV) baru, atau membentuk badan layanan umum (BLU) baru dalam rangka mengakuisisi perusahaan minyak di luar negeri.
"Saya rasa probabilitas membebaninya lebih besar ya," ujar Eko kepada Bisnis.com di Kantor Indef, Senin (19/8/2019).
Eko menilai dengan Penanaman Modal Negara (PMN) Rp1 triliun itu BUMN akan melakukan penjajakan merger dengan skema lain menambah sisi keuangan PMN. Hal tersebut juga diprediksi bisa memperburuk kondisi BUMN.
Mengutip dari riset Nikkei, kata Eko, ada Zombie Economics yang sebelumnya sudah diwacanakan IMF Report 2018.
Baca Juga
Riset ini menyebut teori dalam keuangan di mana institusi swasta dan BUMN jika dalam 3 tahun berturut-turut rasio keuangan tidak sehat maka semakin besar probabilitas krisisnya.
"Ini probabilitas krisisnya tinggi. Kalau seperti tadi, BUMN potensi meng-create pekerjaan sedang tak banyak ngapain dia joint negara lain?" pungkasnya.
Asal tahu saja ada sua model M&A yang diajukan. Pertama, dengan mengakuisisi secara mayoritas perusahaan minyak multinasional yang sehat.
Kedua, akusisi bisa dilakukan atas perusahaan minyak yang kurang sehat secara finansial tetapi masih memiliki cadangan minyak yang cukup banyak.
Untuk mengantisipasi pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), langkah pemerintah menurut Eko adalah dengan menekan impor migas.
Dia mengusulkan agar pemerintah menjaga impor lebih rendah. Utamanya untuk komponen paling besar yakni impor barang konsumsi dan untuk sektor migas terutama minyak.
"Saya tak tahu apakah ada efekitivtas kemugkinan itu tidak efektif," terangnya
Dia menjelaskan konsep PMN pada dasarnya juga adalah utang. BUMN memang tidak langsung berutang namun implikasinya kepada APBN juga besar.
"Bisa nanti sampai gagal bayar," ujar Eko.
Dia menegaskan BUMN juga masih bergantung dari pendanaan luar negeri.
Berdasarkan kondisi itu pemerintah harus memperbaiki agar nangan sampai model terus berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
